Pemuda Kaltim Siap Berperang Merebut Blok Mahakam

“Kami meminta pemerintah daerah harus ikut dalam pengelolaan Blok Mahakam. Kelanjutan nasib Blok Mahakam, juga menjadi hak pemerintah daerah. Jika hal tersebut tidak dipenuhi pemerintah pusat, kami bakal bertindak ekstrem,” kata Ketua KNPI Kaltim, Khairudin melalui sambungan telepon, Senin (24/11/2014).

Dijelaskan Khairudin, selama ini, Kaltim sudah sering dimarjinalkan oleh pemerintah pusat. Termajinalnya Kaltim itu terlihat dari tidak adanya putra Kaltim yang jadi menteri, serta tidak adanya Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga, kata dia, untuk Blok Mahakam, kepemudaan Kaltim meminta pemerintah pusat harus menggandeng pemerintah daerah.

“Soal Blok Mahakam, kami akan berjuang untuk itu. Pemerintah pusat sudah terlalu sering memarjinalkan Kaltim, dan kali ini tidak boleh. Mengingat Blok Mahakam adalah sumber perekonomian yang besar untuk negara,” tegas mantan ketua DPRD Kukar itu.

Menurut Khairudin, keterlibatan Pemerintah Kaltim untuk Blok Mahakam bisa dalam bentuk pembagian saham, maupun operator pengelolaan. Terkait jumlah saham, Khairudin menyebut minimal 30 persen untuk Kaltim.

“Minimal 30 persen lah, pokoknya tidak boleh di bawah 20 persen. Itu merupakan sebuah ruh bagi masyarakat Kaltim agar memiliki aset sendiri atas kekayaan yang dimilikinya. Adil kan,” sebutnya.

Khairudin menyatakan tak masalah jika kepemudaan Kaltim disebut anak "nakal". Sebab, hak yang menjadi milik Kaltim harus kembali ke Kaltim lagi.

“Disebut anak nakal, tidak masalah. Kami akan lebih ekstrem untuk memperjuangkan hak Kaltim. Kami harus ekstremis agar diperhatikan pemerintah pusat. Ini hak Kaltim, dan harus kembali ke Kaltim,” tandasnya.

Untuk mengambil jalur perjuangan itu, KNPI Kaltim didukung oleh 73 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang selama ini tergabung di KNPI Kaltim, akan terus menyuarakan pengelolaan Blok Mahakam melibatkan Kaltim.

“Blok Mahakam milik Kaltim, kami berprinsip untuk berjuang. Bahkan kalau perlu berperang, untuk mempejuangkan apa yang sudah seharusnya menjadi hak rakyat Kaltim, kami siap. Karena Blok Mahakam itu milik kami,” tegasnya.

Diketahui, Blok Mahakam kini masih dikelola oleh Total E&P Indonesie bersama Inpex. Kontrak di Blok Mahakam yang masuk Kabupaten Kutai Kartanegara itu akan habis pada tahun 2017 mendatang. Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM hampir pasti menunjuk Pertamina sebagai operator selanjutnya.