Aburizal Instruksikan Semua Fraksi KMP Minta Penjelasan soal Kenaikan Harga BBM

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) Aburizal Bakrie menegaskan, semua partai di KMP menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang beberapa waktu lalu telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Seluruh partai pendukung, tokoh-tokoh, serta pimpinan KMP merasakan beban yang cukup berat karena kenaikan harga BBM bersubsidi. Beban ini karena KMP merasakan denyut nadi kesusahan rakyat setelah BBM naik," ujar Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie saat berpidato dalam Deklarasi Permanen KMP DIY di THR Purawisata Jalan Brigjen Katamso, Kamis (20/11/2014) sore.

Aburizal Bakrie menuturkan, menjadi tidak relevan ketika harga minyak dunia cenderung menurun tetapi harga BBM bersubsidi justru dinaikkan. Saat ini, lanjutnya, harga minyak dunia dari 105 dollar AS menjadi 73,5 dollar AS atau turun 30 persen dari target asumsi ICP (Indonesian Crude Price) di APBN 2014. Karena itu, dia dan para tokoh KMP menginstruksikan kepada semua fraksi agar meminta penjelasan dari pemerintah atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

"Memang menaikkan harga BBM adalah kewenangan pemerintah. Namun, perlu juga dibicarakan dengan DPR soal alokasi kenaikan harga Rp 2.000 itu karena itu uang rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Aburizal mengungkapkan bahwa KMP mendukung pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Hanya, KMP juga akan terus memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah agar dalam setiap keputusan ataupun kebijakan yang diambil tetap memperhatikan rakyat.

"KMP sangat mengerti dan merasakan denyutan nadi kesusahan rakyat. Terlebih setelah harga BBM naik, semua ikut naik. Rakyat sangat terbebani karena itu KMP menolak kenaikan harga itu," katanya.

Sementara itu, turut hadir dalam Deklarasi Permanen Koalisi Merah Putih (KMP) DIY di THR Purawisata Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta para tokoh pimpinan partai koalisi, seperti Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Dewan Pembina PAN Amien Rais, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, mantan Ketum PPP Suryadharma Ali, Djan Faridz, Djoko Santoso, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta serta perwakilan dari Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang.