Usul Ganjar Pranowo agar Partai Tak Terus Dicemooh

Imbauan itu disampaikan Ganjar dalam Halaqah Regional Peran NU dalam mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Hotel New Metro, Semarang.

"Kami usul agar nanti di musyawarah rencana pembangunan (musrembang) desa agar bisa melibatkan partai. Selama ini partai enggak cetha dan terus dicemooh, tapi ketika pembahasan anggaran di dewan jadi rebutan," kata Ganjar, Sabtu (15/11/2014) siang tadi.

Selama ini, kata Ganjar, partai politik tidak banyak berkontribusi langsung kepada masyarakat di tingkat bawah. Untuk itu, Ganjar menyarankan agar partai bisa berbuat tindakan nyata, salah satunya dengan datang dan menyerap aspirasi dari desa. Pelibatan unsur partai ke bawah, kata dia, juga penting untuk regenerasi partai. Partai bisa berdiskusi, mengkader orang sepaham, seperjuangan dan langsung menyerap masalah.

"Dengan cara itu, partai tidak terus dicemooh seperti sekarang ini. Ada kerja nyatanya," tambahnya.

UU Desa

Di depan para kiai dan tokoh agama, Ganjar juga mengingatkan akan pentingnya pengawasan agar para kepala desa tidak berurusan dengan hukum. Pelaksanaan UU Desa bisa menjadi berkah sekaligus musibah.

Ganjar bercerita, saat membahas rancangan UU Desa yang saat itu masih UU Pembangunan Pedesaan, banyak kepala desa yang mengeluh kepadanya. Dia juga didemo berkali-kali oleh para kepala desa karena bantuan desa bisa menghantarkan kades ke penjara.

"Untuk antisipasi, saya sudah minta Dirjen di Kemendagri untuk membekali garis-garis hukum. Saya juga minta diadakan sistem akuntasi desa yang sederhana," katanya.

Secara terpisah, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Abu Hafsin mengingatkan agar warga NU yang berada di desa atau ranting agar benar-benar bisa berperan dalam pengawasan implementasi UU Desa.

"Jangan sampai nanti ada warga NU yang dapat bantuan malah mengantarkan ke penjara. Jadi bisa jadi barokah, bisa juga laknat," ujarnya.