Kondisi Lingkungan di Jawa Barat Makin Parah, Pemprov Bentuk Satgas

"Insya Allah dalam waktu dua minggu kita sudah bentuk Satgas ini dan sekaligus bagaimana Kepgubnya," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Jawa Barat, Jumat, (31/10/2014).

Menurut dia, tim yang akan dibentuk tersebut akan melibatkan OPD PNS Pemprov Jawa Barat, TNI, Kepolisian dan juga kejaksaan.

"Tim akan menangani segala permasalahan lingkungan dan tim juga akan mengawasi hingga para perusak lingkungan ini diproses secara hukum," kata Deddy.

Dia menambahkan, tim diharapkan langsung bekerja setelah terbentuk karena kerusakan lingkungan di Jawa Barat yang dinilai sudah masif.

"Saya tegaskan, ketika sudah terbentuk langsung operasi karena sudah mendesak sekali keadaannya dan sudah sangat meluas kerusakannya (kerusakan lingkungan di Jawa Barat," tambahnya.

Tim tersebut, lanjut Deddy, akan mengawasi di berbagai daerah yang lingkungannya rusak di Jawa Barat, seperti penambangan ilegal pasir besi di Tasikmalaya, penambangan ilegal kapur di kawasan karst Karawang, penambangan batu alam di Cirebon, serta masalah industri pencemaran lingkungan yang mengotori sungai Citarum. 

"Jadi, nanti ada satgas yang mengawasi," katanya.

Deddy mengharapkan dengan terbentuknya satgas lingkungan tersebut, dapat menciptakan beberapa hal. Pertama, kata Deddy, agar para para pengusaha pertambangan dapat mentaati peraturan dengan tidak melakukan penambangan ilegal yang merusak alam dan lingkungan.

Kedua, lanjut Deddy, adalah perlunya kejelasan mengenai pendirian bangunan atau perijinan usaha para penambang dan pemilik perusahaan perindustrian.

"Tim nanti akan menelusuri perizinan yang dikeluarkan serta mengkaji penerapan praktek pengelolaan pertambangan atau good mining practice-nya," katanya.?

Deddy melanjutkan, yang ketiga adalah khusus bagi indutri agar dapat menerapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai agar limbah tersebut tidak meracuni sungai. Dia mengharapkan, tim tersebut bekerja dengan kompak, saling mengawasi antara instansi satu dengan instansi lainnya.

"Perlu adanya transparansi. Misalnya, kalau dalam kepengurusan proses hukum, penyidikan sampai penuntutan itu transparan oleh seluruh pihak sehingga tidak saling menyalahkan, seperti mungkin bentuk penyidikannya yang keliru atau mungkin dianggap oleh Jaksa tidak memenuhi syarat untuk menuntut dan segala macam. Jadi dengan Satgas ini setiap persoalan dan permasalahan bisa dilakukan check and balance dari berbagai pihak atau instansi terkait. Jadi jangan ada dusta diantara kita, tidak ada fitnah," pungkasnya.