Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemuda Sultra Tuding Presiden Jokowi Ingkar Janji soal Menteri

Kompas.com - 28/10/2014, 16:34 WIB
Kontributor Kendari, Kiki Andi Pati

Penulis

KENDARI, KOMPAS.com — Puluhan pemuda yang tergabung dalam Poros Gerakan Kaum Muda Sulawesi Tenggara (Sultra) memprotes susunan kementerian yang tergabung dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pasalnya, mereka kecewa lantaran tokoh terbaik yang ada di Sultra tidak diberikan jatah menteri oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Koordinator Poros Gerakan Kaum Muda Sultra, Ali Rahman, mengatakan, pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla saat melakukan kampanye di Sultra berjanji, jika mereka terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI, akan mengakomodasi putra terbaik dari Sultra.

"Belum hilang dari ingatan kami ketika Jusuf Kalla berkampanye di Kendari saat kampanye pilpres lalu, di hadapan masyarakat dia berjanji akan merekrut kader terbaik Sultra untuk duduk dalam kementerian. Inilah yang menjadi dasar tuntutan kami," ujar Ali Rahman, Selasa (28/10/2014).

Sebagai bentuk kekecewaan lantaran tak satu pun putra terbaik Sultra yang masuk ke kabinet Jokowi-JK, para pemuda Sultra berencana akan menggerakkan massa untuk memboikot kedatangan Jokowi ke Kendari pada 6 November. Mereka mengancam menduduki Bandara Haluoleo dan sejumlah fasilitas umum. Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke Kendari pada 6 November nanti dalam rangka pertemuan Korps Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).

"Kehadiran kami bukan hanya mengawal kinerja pemerintahan Jokowi-JK, tapi juga ada janji yang sudah diungkapkan, dan itulah yang kami tagih," lanjut Ali Rahman.

Secara politik, menurut Rahman, posisi Sulawesi Tenggara sangat kuat karena pada Pemilu Presiden 9 juli lalu telah menyumbangkan suara untuk kemenangan Jokowi-JK. Selain itu, Sultra juga memiliki tokoh-tokoh profesional dan andal untuk masuk ke kabinet kerja Jokowi-JK.

"Karena itu, kami dari poros gerakan kaum muda Sultra, dengan isu utama Sultra menggugat, mendesak Presiden RI untuk memasukkan kader dan tokoh Sultra di Kabinet Kerja. Karena sejak NKRI terbentuk, Sultra belum pernah mendapat jatah menteri, padahal tokoh Sultra yang sudah berkiprah di kancah nasional cukup banyak," terangnya.

Ali Rahman menambahkan, Sultra hanya dijadikan sebagai lahan eksploitasi, tetapi tak pernah diperhitungkan di pemerintahan pusat.

"Wilayah kami hanya dijadikan sebagai tempat untuk menggarap sumber daya alamnya, tetapi tidak pernah diperhitungkan dalam posisi pemerintahan di pusat," tandasnya.

 
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com