PSPK Unpad: Jokowi Harus Tegas dalam Memilih Calon Menteri

Dia memandang, calon menteri yang masuk daftar "merah" hukum sebaiknya tidak dipaksakan, karena akan mengganggu jalannya pemerintahan.

“Dalam 2-3 tahun ini, kabinet Jokowi-JK akan berlari. Kalau di tengah jalan terganjal oleh menterinya, jalan pemerintahan bagaimanapun akan terhambat," kata Muradi seusai acara "Unpad Merespons: Analisa dan Harapan Kabinet Jokowi-JK" di Unpad, Bandung, Rabu (22/10/2014).

"Padahal ekspektasi masyarakat tinggi. Jika dua atau tiga tahun kabinet Jokowi-JK tidak memperlihatkan sesuatu, akan ditinggalkan,” sambung dia.

Pada bagian lain, Muradi mencatat, setidaknya ada tujuh kementerian yang bisa diisi kader parpol non-profesional. Ketujuh menteri itu adalah Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Agama, Menteri Pariwisata, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Sosial.

Tak hanya itu, Muradi menggarisbawahi tentang menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan turunannya. Ia berharap, menteri pilihan Jokowi-JK prorakyat. Presiden dan wapres baru tersebut harus menjadikan kasus Indosat sebagai pelajaran.

“Membiarkan Indosat terjual adalah sejarah terburuk. Dan itu dilakukan saat kepemimpinan Megawati. Makanya, Jokowi-JK harus belajar dari pengalaman. Apalagi selama sepuluh tahun dipimpin SBY, Indonesia dikendalikan oleh pasar, ini tidak baik,” terangnya.