Setelah Bupati, Warga Tulungagung Gelar Aksi Tolak Deklarasi FPI

"Masyarakat Tulungagung tidak menginginkan ada gerakan radikalisme yang bisa mengancam kedamaian dan ketentraman di Tulungagung," seru Maliki Nusantara, salah satu aktivis peserta aksi dalam orasinya.

Massa yang tergabung dalam "Aliansi Masyarakat Tulungagung Cinta Damai" tersebut bergerak mulai dari depan kantor DPRD setempat hingga Mapolres Tulungagung untuk beraudiensi dengan pejabat terkait, khususnya anggota dewan serta Kapolres Tulungagung AKBP Bastoni Purnama.

Memulai unjuk rasa sekitar pukul 09.30 WIB, mereka sembari terus berorasi dan membentangkan poster penolakan FPI, kemudian bergerak masuk ke gedung dewan untuk bertemu pimpinan DPRD setempat.

Keinginan mereka ditanggapi pihak sekretariat DPRD dengan mempersilahkan perwakilan massa AMTCD beraudiensi dengan seluruh unsur pimpinan dewan yang dipimpin langsung oleh Supriono, Ketua DPRD.

"DPRD tidak memiliki kewenangan untuk melarang pendirian satu organisasi tertentu, seperti dalam kasus FPI ini, karena hal itu telah diatur dalam Undang-undang. Tidak bisa dewan maupun eksekutif untuk melakukan pelarangan secara sepihak, aturannya yang tidak boleh," kata Ketua DPRD Tulungagung, Supriono.

Namun, Supriono yang tampil didampingi seluruh unsur pimpinan mengisyaratkan aturan mengenai pembentukan organisasi ataupun lembaga tertentu bisa dikendalikan melalui peraturan daerah.

"Syaratnya harus dilakukan 'hearing' dulu dengan berbagai elemen masyarakat dan ormas keagamaan yang ada sebelum diterbitkan perda," tuturnya.

Tak cukup puas dengan jawaban legislatif, lanjut Maliki, mereka kemudian melanjutkan aksinya menuju Mapolres Tulungagung. Di markas para penegak hukum ini, massa AMTCD ditemui langsung oleh Kapolres AKBP Bastoni Purnama bersama jajaran perwira setempat.

Dengan mengusung isu yang sama, para aktivis AMTCD yang berasal dari beragam latar belakang dan mahasiswa mendapat jawaban yang lebih tegas dari sang kapolres.

"Polisi tidak dalam kapasitas mencegah ataupun melarang pendirian FPI ataupun organisasi massa lainnya. Namun, jika mereka mulai bertindak anarkis, radikal, melanggar norma hukum dan kewenangan polisi, kami pasti akan tindak tegas," janji AKBP Bastoni.

Dia justru mengajak massa AMTCD maupun masyarakat Tulungagung lainnya untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum dan kedamaian wilayah.

Setelah melakukan audiensi dengan legislatif dan kapolres setempat, Maliki dan Koordinator AMTCD, Mohammad Akhsan, mengaku cukup puas dengan kesamaan visi mereka dalam hal mencegah gerakan radikalisme di Tulungagung.

Mereka berjanji akan mengerahkan massa lebih besar apabila FPI ataupun organisasi radikal lain jadi mendeklarasikan diri, apalagi melakukan gerakan "sweeping" di wilayah mereka.

"Sebelum mereka melakukan itu, kami akan lebih dulu melakukan sweeping terhadap FPI atau siapapun yang berani berbuat keonaran," tegas Akhsan.

Ketua sementara FPI Tulungagung, Nurkholis mengaku santai menyikapi pro dan kontra atas rencana organisasinya mendeklarasikan diri akhir Oktober ini. Ia justru mengapresiasi positif perbedaan pandangan itu sebagai hal wajar di negara demokrasi.

"Mereka menolak karena belum tahu visi-misi saya mendirikan FPI di Tulungagung. Jika tahu, mereka pasti tidak resisten, tapi justru mendukung," jawabnya dengan nada kalem.

Nurkholis menegaskan, gerakan yang akan ia bangun bersama FPI di Tulungagung tidak akan mengedepankan kekerasan, melainkan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum.

"Kalau ada yang dikritisi oleh FPI, misal, masalah peredaran minuman keras dan keberadaan warung remang-remang yang menjadi sumber maksiat, kami akan lebih dulu berkirim surat ke kepolisian dan satpol PP. Baru jika tiga kali surat kami tidak ditanggapi, FPI akan bergerak," tandasnya.

Tokoh NU yang juga menjabat sebagai Sekretaris MUI Tulungagung ini menegaskan FPI tetap akan melakukan deklarasi yang informasinya bakal dikemas dalam bentuk pengajian pada 28 Oktober di Balai Rakyat Tulungagung.