Benteng-benteng Kolonial dan Nusantara di Maluku Tak Terurus

Ujon Sujana, staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate, mengungkapkan hal tersebut di sela-sela pameran "Negeri 1.000 Benteng" yang berlangsung di Taman Pattimura, Ambon, Maluku, Senin (29/9/2014) kemarin.

Pameran itu diselenggarakan Balai Arkeologi Ambon. Berdasarkan Data Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate, di Maluku terdapat 40 benteng kolonial dan tiga benteng nusantara, sedangkan di Maluku Utara ada 30 benteng kolonial dan tujuh benteng nusantara.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate menangani pengelolaan cagar budaya di Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Ujon, pengelolaan cagar budaya tidak semata-mata tanggung jawab Balai Pelestarian Cagar Budaya, tetapi juga butuh peran pemerintah daerah. Tidak dikelolanya sebagian besar banteng itu disebabkan sumber daya manusia dan pendanaan yang dimiliki Balai Pelestarian Cagar Budaya masih terbatas.

"Akibatnya, generasi muda tidak mengetahui sejarah benteng-benteng itu. Terlebih benteng nusantara merupakan simbol perjuangan masyarakat setempat terhadap pemerintahan kolonial. Nilai sejarah semacam itu wajib diketahui masyarakat setempat," papar Ujon.

Jika pemerintah daerah terlibat dalam pengelolaannya, keberadaan cagar budaya tidak hanya menjadi sumber balajar mayarakat setempat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan daerah. Banyak orang akan menjadikan tempat itu sebagai destinasi wisata.

Sementara itu, Marlon Ririmasse, staf Balai Arkelogi Ambon, yang juga ketua panitia pameran tersebut, memperkirakan masih banyak benteng yang belum terinvetarisasi. Itu disebabkan wilayah Maluku dan Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau.

Benteng terbesar yang ada di daerah itu di antaranya Benteng Belgica yang terletak di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Benteng itu milik Pemerintah Kolonial Belanda yang dibangun tahun 1611.