Pengesahan RUU Pilkada Pakai "Voting" Dianggap Drama Politik

“Sebagai orang pemerintahan kita mendukung apa yang menjadi kehendak pusat. Namun, dengan adanya pengesahan RUU Pilkada, apalagi dengan voting ini, jelas sebuah drama politik,” jelasnya, Jumat (26/9/2014).

Sebagai kepala daerah hasil pilkada langsung, Zaenal juga menyayangkan pengesahan tersebut. Sebab, suara rakyat nantinya akan dikalahkan oleh kepentingan politik anggota DPRD. Hal itu dinilainya sama dengan tindakan yang menciderai demokrasi serta memberangus kedaulatan rakyat.

"Demokrasi yang sudah dibangun ini memang ada kelemahan, namun tidak perlu diubah. Justru, sebaiknya diperbaiki sedemikian rupa," katanya.

Zaenal melihat, ada kepentingan politis dalam persoalan negara ketika pengambilan keputusan dilakukan secara voting. Sebab, menurut dia, musyawarah mufakat adalah jalan terbaik ketika memecahkan persoalan negara.

“Musyawarah soal negara kok lewat voting. Saya melihat ada drama dalam pengambilan kebijakan ini. Kalau hanya pembenaran, semua pasti merasa benar. Seharusnya kepentingan warga masyarakat di atas kepentingan segalanya,” tandas Zaenal. (K11-11)