Pusat Studi Pancasila UGM Desak DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada

Penetapan RUU Pilkada yang dilakukan dengan tergesa-gesa justru dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan bangsa.

“Jangan tergesa-gesa hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan jangka pendek, tetapi harus dilakukan berdasar pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta berorientasi pada produk legislasi yang bermartabat,” kata Kepala PPS UGM, Prof Sudjito di kantor PSP UGM, Selasa (23/9/2014).

Lebih lanjut Sudjito mengatakan, PSP merekomendasikan kepada DPR dan Presiden SBY untuk menunda pengesaan RUU Pilkada hingga suasana kebatinan berbangsa dan bernegara kembali kondusif dan harmonis dengan penuh keinsyafan mendasarkan diri pada pancasila.

“Rekomendasi ini sudah kami sampaikan secara langsung ke DPR, Senin (22/9/2014 ) dan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Semoga benar-benar dipertimbangkan,” katanya.

Mengenai polemik tentang pemilihan kepala daerah, apakah dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih DPRD, Sudjito menegaskan, PSP tidak mempermasalahkan selama pemilihan dilakukan sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.

“Model pemilu dan pilkada baik langsung maupun tidak langsung secara yuridis filosofis, yuridis normatif, dan yuridis empirik adalah benar selagi berbasis Pancasila terutama sila ke-4,” ujarnya.

Selanjutnya Sudjito juga menilai, Indonesia memang membutuhkan undang-undang baru yang mengatur Pilkada karena undang-undang yang ada saat ini sudah tidak efektif lagi dan memiliki potensi konflik yang tinggi.

“Penyelenggaran pilkada tidak semata-mata mengacu undang-undang maupun kekuasaan legislatif, tetapi lebih pada implementasi karakter Pancasila pada setiap penyelenggara negara. Kalau para penyelenggara tidak punya karakter ini, maka tidak bisa efektif,” urainya.