"Beliau mengusulkan sejumlah saran untuk memperbaikinya," kata pria yang akrab disapa Aher itu, Minggu (21/9/2014).
Dalam pemahamannya, Aher mengatakan, Gamawan menemukan indikasi bahwa pemilihan Pilkada langsung sangat erat kaitannya dengan para kepala daerah yang korupsi, sehingga hal tersebut perlu dievaluasi.
Yang menjadi fokus perbaikannya adalah perilaku partai politik dan bahkan hingga masyarakatnya yang masih belum sadar tentang bahaya money politics. Tak hanya itu, kata Aher, semuanya juga perlu diperbaiki, mulai dari proses calonnya, proses partai politiknya, proses penyelenggaraannya, termasuk lembaga peradilan Pilkada, seperti Mahkamah Konstitusi juga perlu diperbaiki.
"Termasuk lembaga peradilannya juga perlu diperbaiki, iyah kan? Kotornya kan bukan hanya di proses penyelenggaraannya (penyelenggaraan pemilu), diperadilan juga kan ada kotornya, kasus MK (Mahkamah Konstitusi) umpamanya, kan gitu," ucap dia.
Aher berharap, proses pemilu ke depan berjalan dengan lebih baik lagi. Selain itu, diharapkan kepala daerah yang terpilih pun tidak ada lagi yang melakukan korupsi.
"Kalau proses dan penyelenggaraannya (pemilu) bersih, kemungkinan korupsi juga kan kecil," pungkasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.