Mendagri Janjikan Penonaktifan Bupati Sumedang jika Jadi Terdakwa

SUMEDANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku sudah mengetahui soal ditetapkannya Bupati Sumedang Ade Irawan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam dugaan kasus korupsi perjalanan dinas kegiatan rapat perjalanan DPRD Cimahi pada tahun 2011. Pada saat itu, Ade masih menjabat sebagai Ketua DPRD Cimahi.

"Saya sudah tahu kabar itu, tapi, saya belum tahu (kronologisnya) seperti apa," kata Gamawan usai menjalani sidang promosi doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat, (19/9/2014) malam.

Gamawan menegaskan, jika memang Ade Irawan berubah status dari tersangka menjadi terdakwa, akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bupati. "Kalau nanti terdakwa, kita akan nonaktifkan," tegas Gamawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyelidikan terhadap keterlibatan Ade, lanjut Heru, dilakukan sejak tanggal 11 Agustus 2014. Kasus ini disidik sejak pertengahan tahun 2013. Kejati menemukan adanya laporan hasil audit BPK tahun 2012 dengan penemuan kelebihan anggaran total pengeluaran perjalanan dinas DPRD tahun 2011 sekitar Rp 1,7 miliar.

Penanganan kasus oleh Kejati Jabar untuk kasus tersebut merupakan bagian daripada pengembangan kasus yang sudah dilakukan penyidikannya oleh kejaksaan Negeri Cimahi. Sebelum politisi Partai Demokrat itu ditetapkan sebagai tersangka, Kejati sudah menetapkan 9 tersangka.

Seperti ditulis dalam pemberitaan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku prihatin atas ditetapkannya bawahannya itu.

Karena ditetapkan sebagai tersangka, Kabupaten Sumedang mengalami krisis kepemimpinan.  Pasalnya, Pemkab Sumedang belum memiliki Wakil Bupati yang akan menggantikan tugas politis Partai Demokrat itu.

Meski demikian, Aher memastikan tugas-tugas bupati akan diserahkan ke Sekda. Selain itu, Aher meminta DPRD Sumedang untuk segera mengangkat Wakil Bupati Sumedang.