Demo Warga Diwarnai Isak Tangis dan Teriakan Histeris

"Pak Bupatiii, tolong lihat anak-anakmu ini... Mau tinggal di mana kamii..," kata orator dengan nada memelas.

Ratusan warga yang menghuni emplasemen Stasiun Ambarawa yang kini menjadi Museum KA itu menuntut Pemkab Semarang dapat merelokasi mereka ke tempat tinggal yang layak. Sebab, PT KAI memberikan batas waktu pengosongan bangunan pada 10 Oktober 2014, sebagai bagian dari reaktivasi jalur KA lintas Kedungjati (Grobogan) - Ambarawa (Kabupaten Semarang).

"Kami mohon Bupati segera mengusulkan relokasi warga terkena proyek reaktivasi di dalam RAPBD perubahan 2014 karena PT KAI mengintimidasi kami untuk mengosongkan bangunan sebelum 10 Oktober," kata Bethu Supriyadi, koordinator aksi.

Bethu menuturkan, sedikitnya 170 KK saat ini telah menempati emplasemen Stasiun Ambarara. Mereka mengaku mendapat intimidasi dari PT KAI yang menolak membuka ruang dialog dengan warga.

"Sosialisai hanya melalui camat dan lurah saja. Padahal kepala BPN saat audiendi di Kantor Bupati 5 Mei lalu menyatakan semestinya PT KAI memberikan biaya ganti yang sepadan, bukan sekadar ongkos bongkar," kata Bethu.

Dia mengutarakan, bahwa sejak tahun 1976 pemerintah (PJKA) menutup jalur KA lintas Kedungjati-Ambarawa karena dipandang tidak ekonomis lagi. Sejak saat itu hingga pada puncaknya sekitar tahun 1987 Stasiun Ambarawa dialihfungsikan menjadi Museum KA Ambarawa.

Seiring dengan itu, sejumlah aset PKJA berupa gedung mulai disewakan kepada pihak swasta, Sedangkan aset berupa tanah ditawarkan kepada masyarakat untuk ditempati dengan sistem sewa.

"Dulu PT KAI menawarkan tanah-tanahnya untuk ditempati dengan sistem sewa. Sekarang di emplasemen Stasiun Ambarawa terdapat 170-an KK, kok mau asal gusur saja. Tolong dipikirkan nasib kami," ujar dia.

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan warga yang tergabung dalam Paguyuban Ngudi Sejahtera (PNS) masih melakukan audiensi dengan Bupati Semarang.