"Ada profesional yang non partai dan ada profesional dari partai, sepanjang punya kompetensi, why not? Boleh-boleh saja, apalagi ada dukungan dari partai," kata Agung saat ditemui seusai menghadiri City Sanitation Summit 2014 di Sasana Budaya Ganesha, Tamansari, Kota Bandung, Kamis (18/9/2014).
Agung menegaskan bahwa apapun keputusan Jokowi dalam menentukan kabinet harus dihormati secara utuh meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan janji kampanye Jokowi-JK yang akan membentuk kabinet ramping dengan mengurangi jatah menteri dari partai politik.
"Saya ingatkan, penetapan jumlah menteri adalah hak prerogratif beliau (Jokowi). Beliau pasti punya alasan dan argumentasi sendiri yang wajib kita hormati," tegasnya.
Meski demikian, Agung memastikan partainya, Partai Golkar, berada di luar pemerintahan alias oposisi.
"Golkar di luar pemerintahan, enggak apa-apa," ungkapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.