Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Ketua DPRD Maluku, Pengurus DPC Segel Kantor DPD PDI-P

Kompas.com - 16/09/2014, 16:15 WIB
Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty

Penulis

AMBON, KOMPAS.com - Puluhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Ambon berunjuk rasa dengan menyegel kantor Sekretariat DPD PDI-P di kawasan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Ambon (16/9/2014).

Aksi penyegelan kantor DPD PDI-P Maluku ini dilakukan dengan cara menggembok pintu dan memasang spanduk tepat di depan pintu masuk kantor. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap penunjukan ketua DPRD Maluku Sementara oleh pimpinan DPD PDI-P Maluku tanpa melalui mekanisme partai.

“Ketua DPD PDIP dan Plt Sekretaris PDIP Maluku harus bertanggung jawab. Keduanya telah menyalahi aturan dengan mengusulkan pimpinan DPRD Maluku tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan lewat rapat pengurus," ungkap Jhon Jokohael, salah satu kader PDI-P Maluku.

Menurut Jhon, penunjukan ketua DPRD Maluku atas nama Edwin Huwae menyalahi aturan karena belum ada persetujuan dari DPP PDI-P.

"Penunjukan Edwin Huwae sebagai ketua DPRD Maluku sementara itu tidak melalui mekanisme rapat dan belum ada SK dari DPP, jadi kami mengganggap ini akal-akalan dari ketua dan Plt sekretaris DPD Maluku," kecam dia.

Seusai menyegel kantor DPD, para pengurus dan simpatisan PDI-P ini lantas membacakan tuntutan mereka. Mereka meminta Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri agar memecat ketua dan plt sekretaris DPD PDI-P Maluku karena dianggap telah menyalahi aturan dan menggunakan partai untuk kepentingan pribadi serta golongan.

“Segera mempercepat konpercab untuk memilih kepengurusan yang baru," ungkap salah satu pengurus DPC PDI-P Kota Ambon, Lenda R Sapulutte saat membacakan tuntutannya.

Mereka juga menilai, pengangkatan Edwin Huwae sebagai ketua DPRD Maluku sementara sangat tidak layak karena yang bersangkutan terlibat pidana pemilu. Selain itu, Edwin dinilai tidak berpengalaman dibanding kader PDI-P lainnya.

“Harusnya pimpinan DPRD itu punya kemampuan dan pengalaman bukan asal tunjuk, apalagi itu dilakukan tidak melalui mekanisme partai," ujarnya.

Penyegelan sekretariat DPD PDIP Maluku ini akan terus dilakukan hingga pengurus DPD PDI-P Maluku dapat mengakomodasi tuntutan pendemo.

"Kita akan tetap menyegel kantor ini hingga tuntutan kita diakomodir sesuai mekanisme partai," teriak pendemo lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com