Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Sultra Didemo Mahasiswa, Kelompok Diduga Simpatisannya Mengamuk

Kompas.com - 16/09/2014, 16:13 WIB
Kontributor Kendari, Kiki Andi Pati

Penulis


KENDARI, KOMPAS.com — Aksi unjuk rasa menuntut pemeriksaan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan paksa oleh puluhan orang yang diduga simpatisan Gubernur. Sejumlah orang dari elemen Front Mahasiswa Anti Korupsi bahkan diburu hingga ke halaman Gedung DPRD Sultra, Selasa (16/9/2014).

Peristiwa itu terjadi setelah mereka menggelar orasi selama 15 menit di teras depan kantor wakil rakyat itu. Dua spanduk warna putih bertuliskan “Tangkap dan Adili" serta "KPK usut kasus Gubernur Sultra" dirampas puluhan orang yang masuk dalam barisan pengunjuk rasa.

Koordinator lapangan, Laode Ngkumabusi, menuturkan, aksi ini selalu dipantau hingga ratusan orang yang tak dikenal itu. Pihaknya menduga para "preman" itu adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) di kantor Gubernur Sultra.

"Beberapa teman diburu dan ada yang diambil ranselnya berisi uang Rp 600.000, sampai sekarang tasnya raib," ungkapnya di dalam ruangan rapat DPRD Sultra.

Untuk mengantisipasi keributan, polisi yang mengawal aksi tersebut langsung mengarahkan massa dari Front Mahasiswa Anti Korupsi ke dalam ruangan rapat Dewan. Para aktivis Front Mahasiswa Anti Korupsi mendesak KPK untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 40 miliar yang dilakukan oleh Gubernur Sultra bersama pengusaha asal Taiwan, Chen, yang bekerja di bidang pertambangan.

Selain itu, Laode juga memaparkan beberapa dugaan praktik KKN Gubernur Sultra, yaitu sumbangan pihak ketiga yang melanggar hukum serta penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak sesuai prosedur.

"Ini adalah sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin di Sultra ini. Selain itu, kegiatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Gubernur adalah melanggar amanah rakyat yang diberikan untuk lima tahun ke depan," ungkap Abu, sapaan akrap Laode Ngkumbusi.

Kapolres Kendari AKBP Anjar Wicaksana yang datang ke Gedung DPRD Sultra menegaskan akan mengawal para pengunjuk rasa hingga ke kampus masing-masing. Pihaknya menurunkan satu peleton pasukan dalmas dan puluhan personel intel.

"Kami tetap menjaga dan mengawal mereka. Jika ada yang mengalami kekerasan, segera membuat laporan polisi," ungkap Anjar.

Anjar mengatakan bahwa pihaknya masih mengidentifikasi orang yang membubarkan aksi unjuk rasa itu.

"Kita masih menyelidiki orang-orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap massa yang berunjuk rasa di DPRD," ucapnya singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com