Koalisi Merah Putih Dituntut Minta Maaf kepada Rakyat

Dalam orasinya, Iklal Malaka, koordinator aksi, menyampaikan, perubahan sistem pemilihan kepala daerah menunjukkan kemunduran demokrasi. Sebab, pemilihan kepala daerah melalui Dewan merupakan warisan Orde Baru.

Sistem tersebut sudah dianggap menutup keran demokrasi yang tengah berjalan di Indonesia. Lalu, anggota DPR RI yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih merupakan perwakilan rakyat yang berusaha keras mengesahkan RUU Pilkada itu. Koalisi Merah Putih menjadi pihak yang berusaha memundurkan demokrasi di negeri ini.

"Kami menuntut agar anggota Koalisi Merah Putih segera minta maaf kepada rakyat. Sebab, mereka dipilih oleh rakyat, bukan oleh perwakilan rakyat," ungkap dia.

Selain menuntut Koalisi Merah Putih minta maaf, mahasiswa meminta pernyataan dari masing-masing fraksi DPRD Pamekasan untuk menyampaikan sikapnya terhadap RUU Pilkada.

Delapan fraksi di DPRD Pamekasan berbeda pandangan. Fraksi PKB dan Fraksi Partai Nasdem menolak pengesahan RUU Pilkada. Sementara itu, fraksi-fraksi yang mendukung RUU Pilkada disahkan antara lain PPP, PAN, PKS, dan Partai Gerindra. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat masih diplomatis karena masih menunggu keputusan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Demokrat masih melakukan kajian untuk menyikapi RUU Pilkada. Akan tetapi, 10 tahun, SBY sudah dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, keputusan Demokrat akan diumumkan langsung oleh SBY di hadapan rakyat Indonesia," kata Ismail, anggota Fraksi Partai Demokrat.

Sementara itu, Al Anwari, anggota Fraksi PKS, mengatakan bahwa perbedaan pandangan terhadap RUU itu adalah hal yang biasa. Sebab, tidak mungkin seluruh rakyat Indonesia disamakan dalam persepsi. Oleh karena itu, perbedaan persepsi itu yang harus dihormati.

Adapun tiga fraksi tidak memberikan pernyataan sikap. Ketiganya adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PBB, dan Fraksi PDI-P. Atas sikap beberapa fraksi di DPRD Pamekasan, mahasiswa mengaku kecewa. Mereka menilai, anggota Dewan di Pamekasan memiliki sifat dendam seperti anggota DPR RI dari fraksi Koalisi Merah Putih karena kalah dalam pilpres kemarin.

"Koalisi Merah Putih masih dendam terhadap Jokowi karena kalah pilpres sehingga mereka membuat RUU Pilkada (agar pilkada) tidak langsung," ungkap Iklal.