Bupati Uu Nilai Pilkada di DPRD Sesuai Ajaran "Khalifah"

"Kalau melihat pada masa khalifah terdahulu memang seorang pemimpin dipilih langsung oleh perwakilan. Tapi cara pemilihan langsung oleh rakyat atau dipilih langsung oleh DPR ada segi positif dan negatifnya," kata Uu, Kamis (11/9/2014) siang.

Dijelaskan Uu, apabila kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki segi positif di mana rakyat bisa ikut menentukan secara langsung cara Pilkada. Sehingga rakyat bisa menentukan secara langsung pula sosok pemimpin mana yang lebih baik sesuai aspirasi rakyat.

Sedangkan, jika pemimpin langsung dipilih wakil rakyat, rakyat tidak bisa menentukan pemimpinnya secara langsung. Sehingga rakyat hanya bisa mempercayakan aspirasinya melalui wakilnya di DPR.

"Tapi positifnya dipilih langsung wakil rakyat akan menghemat anggaran Pilkada, sedangkan segi negatifnya melalui Pilkada ada penggunaan anggaran yang tidak sedikit di sana," kata Uu.

Dari sisi pemerintahan, dia selaku orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya, akan mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sebab, selaku pelaksana pemerintah daerah, Uu menilai, selama ini selalu menjalani dan patuh terhadap pemerintah pusat. Sekalipun, posisi daerah saat ini memiliki kebijakan otonomi daerah.

"Kalau kami di Tasik akan mengikuti apa yang sudah ditentukan pemerintah provinsi dan pusat. Jadi kalau nanti diputuskan kepala daerah dipimpin DPR, kita akan ikuti," tambah Uu.

Uu yang sekaligus Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat tersebut hanya meminta kepada pemerintah pusat agar semua peraturan yang akan ditentukan memihak kepada kesejahteraan rakyat. Sehingga meski ia selaku produk Bupati hasil pemilihan secara langsung melalui Pilkada, tak akan mempermasalahkan kepala daerah dipilih langsung atau melalui DPR.

"Kalau saya tidak akan mempermasalahkan apa yang akan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui legislatif terkait RUU tersebut. Toh saya bekerja ini untuk rakyat," kata Uu.

Diberitakan sebelumnya, polemik pro dan kontra RUU terkait pemilihan kepala daerah oleh DPR terus mencuat sebelum aturan itu disahkan DPR RI beberapa pekan lagi. Setiap kepala daerah ada yang mendukung dan ada yang menolak RUU tersebut disahkan.