Jika Jadi Ditutup, PSK Minta 7 Lokalisasi Dijadikan Sentra Karaoke

Permintaan para PSK dan mucikari tersebut disampaikan ke DPRD Kabupaten Malang, Senin (8/9/2014). Puluhan PSK dan mucikari mendatangi gedung wakil rakyat tersebut didampingi pengurus Forum Kelompok Kerja (Pokja) Lokalisasi Kabupaten Malang.

Dalam pernyataan sikapnya, Koordinator Advokasi Kebijakan Yayasan Paramitra Kabupaten Malang, Husnul Hakim Syadad, mengatakan bahwa penutupan di tujuh lokalisasi jelas akan menimbulkan dampak terhadap kehidupan warga lokalisasi dan warga sekitar lokalisasi.

"Adanya lokalisasi di Kabupaten Malang menjadi sumber pencarian nafkah bagi warga sekitar. Karenanya kita mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasi," katanya.

Dia menekankan bahwa penutupan itu harus ada solusi jelas. Oleh karena itu, mereka mengajukan sjeumlah tuntutan.

Tuntutan pertama, pemerintah daerah diminta untuk mengkaji lebih dahulu rencana tersebut sebelum melakukan penutupan. Kedua, mereka meminta adanya solusi jika kawasan itu segera akan ditutup.

Ketiga, lanjut Husnul, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan izin untuk alih fungsi lokalisasi menjadi tempat yang lebih produktif.

"Misalnya dialihfungsikan menjadi sentra karaoke, cafe, penginapan atau sentra industri oleh-oleh khas Malang," katanya.

Terakhir, tambahnya, DPRD harus mendorong pemerintah Kabupaten Malang untuk mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Malang sebagai dampak dari kebijakan penutupan lokalisasi.

"Jika penutupan ini tak diantisipasi, maka dampaknya akan lebih besar, yakni penyebaran HIV/AIDS akan lebih parah menyebar ke warga di Kabupaten Malang," katanya.

Di gedung DPRD Kabupaten Malang, para PSK dan mucikari itu ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko dan beberapa anggota dewan lainnya.