Wakil Ketua DPRD Bengkulu: Pilkada Langsung Banyak Ruginya

"Ada banyak ruginya pemilihan langsung itu, misalnya akibat pilkada langsung konflik horizontal di masyarakat tetap terjadi sementara elitenya sudah tidak lagi," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (8/9/2014).

Dia mencontohkan konflik di tingkat masyarakat akibat pilkada langsung sempat terjadi di Bengkulu yakni di Kabupaten Kaur beberapa tahun lalu dimana massa marah dan membakar kantor KPU setempat.

"Artinya pilkada langsung tidak sesuai dengan yang kita harapkan, toh kualitasnya tidak bagus-bagus amat," tegasnya.

Dampak negatif berikutnya adalah tingginya operasional politik yang harus ditanggung oleh kandidat sehingga saat kandidat terpilih maka tak ada pilihan lain harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat Pilkada.

"Ini tentu saja rentan dengan penyimpangan dan korupsi," bebernya.

Selanjutnya, secara keuangan, dia mengatakan bahwa untuk pemilihan gubernur Bengkulu 2015, KPU setempat telah meminta anggaran dari APBD ratusan miliar. Dia menganalogikan jika dana ratusan miliar tersebut digunakan untuk pembangunan maka sudah berapa kilometer jalan daerah yang rusak bisa diperbaiki atau fasilitas pendidikan menjadi baik.

Dia menambahkan, akibat pilkada langsung, cara berpikir masyarakat menjadi rusak karena tim sukses menjadi semacam pekerjaan dan mata pencaharian dengan transaksi ekonomi. Selanjutnya, jika Pilkada diserahkan pada dewan maka katanya dewan yang notebenenya adalah reperesentasi rakyat melalui partai ada mekanisme ketat juga dimana mekanisme itu tentu mendengar dan melihat aspirasi masyarakat.

Sementara itu, pada pilkada langsung, lanjutnya, masyarakat hanya diuntungkan karena dilibatkan pada pemilihan. Setelah itu, kewenangan rakyat relatif tak ada.

Hal yang sama juga diamini ketua DPW Nasdem Provinsi Bengkulu, Dedi Ermansyah. Pilkada yang diwakili dewan akan lebih efektif dan efisien juga murah.

"Kami lebih sepakat Pilkada tak langsung karena itu lebih murah dan efektif, kewenangan dewan kan bisa dikontrol oleh masyarakat," ujar Dedi.

Meski demikian, kedua politikus ini menyebutkan hal tersebut merupakan aspirasi dari daerah saja selebihnya DPR RI yang menentukan.