LSM: RSU Kefamenanu Ogah Beli Obat meski Punya Dana Rp 1,3 Miliar

Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait kepada Kompas.com, Rabu (3/9/2014) malam, mengatakan, dana yang ada di rekening RSU Kefamenanu untuk pembelian obat-obatan sebesar Rp 1,3 miliar dan dana itu sudah tersimpan sejak Maret 2014 lalu.

“Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTU telah ditandatangani Bupati TTU sejak 27 Februari 2014 dan dimuat dalam lembar daerah sejak 6 Maret 2014, yang berarti sejak saat itu sudah ada anggarannya, yang mana untuk RSU Kefamenanu mendapat dana Rp 1,3 miliar untuk pembelian obat saja. Itu belum termasuk alat kesehatan yang dananya lebih dari Rp 2 miliar,” beber Viktor.

Menurut Viktor, keadaan emergensi akan kelangkaan obat yang terjadi dan sudah berlangsung selama delapan bulan, harusnya disikapi oleh manajemen RSUD secara cepat dan taktis. Manajemen RSUD harusnya mengambil tindakan cepat dan itu sangat dimungkinkan dengan adanya sistem katalog elektronik yang sudah diberlakukan sejak tahun 2013 lalu.

“Menjadi pertanyaannya, mengapa kelangkaan obat dan alat kesehatan bisa terjadi sampai bulan September 2014 ini, dan pengadaan obat masih ditenderkan. Bukannya menggunakan e-katalog yang lebih cepat dan segera. Pertanyaan lanjutan, kalau uangnya sudah ada sejak bulan Maret, tapi kok baru dilakukan tender pada akhir Agustus,” kata Viktor.

“Sangat disayangkan nasib pasien RSUD Kefamenanu digantung seperti ini. Saya kira ini merupakan contoh buruk pelayanan publik di Indonesia dan merupakan awal revolusi mental yang sangat tidak bermakna oleh pemerintah daerah Kabupaten TTU,” lanjut Viktor.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSU Kefamenanu, Wayan Niarta tidak merespons pesan singkat yang dikirim Kompas.com berulang kali. Begitu juga ketika ditelepon beberapa kali, namun tidak diangkat.

Untuk diketahui, stok obat-obatan maupun alat kesehatan di RSU Kefamenanu sudah kosong selama tujuh bulan. Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes mengatakan, penyebab utama krisis obat karena terlambatnya penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sistem pembelian obat dengan cara tender.

Sejumlah pasien yang menjalani rawat inap di sana pun mengeluh. Sebab, mereka harus mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah untuk membeli botol infus, sarung tangan, dan obat-obatan. Kondisi tersebut membuat para pasien yang kebanyakan adalah warga miskin harus berpikir keras demi mencari tambahan uang.