Wacana Jokowi Jual Pesawat Hanya Pengalihan Isu BBM

Pandangan itu disampaikan Anang Sujoko, pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Rabu (3/9/2014).

Sebelumnya diberitakan, presiden terpilih, Jokowi, diminta untuk melakukan berbagai langkah sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi. Salah satunya ialah menjual pesawat kepresidenan.

"Usulan itu hanya upaya pengalihan isu atau perhatian masyarakat terhadap masalah BBM. Hal itu bukan hal substansial dalam sistem pemerintahan yang baru nantinya," ungkap Anang.

Menurut dosen Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik di Pascasarjana Fisip Universitas Brawijaya itu, lemparan wacana itu akan menuai kontroversi. "Jika nantinya positif akan dijual, bagaimana sistem penggunaan dananya, akan dibuat apa jika harga BBM bersubsidi jadi naik? Yang itu penggiring isu saja," ujar dia lagi.

Yang perlu dipahami dan diketahui oleh publik ialah yang akan mengatur sistem pemerintahan bukan hanya Tim Transisi. "Tapi, ada tim lain, selain Tim Transisi. Jika bisikan itu tidak benar, harapan rakyat pada pemerintahan Jokowi hilang," kata dia.

Anang juga melontarkan kritik terkait banyaknya tim "siluman" yang akan mengatur jalannya pemerintahan Jokowi. "Yang tampak hanya Tim Transisi. Padahal, banyak tim di belakangnya. Itu yang harus diketahui publik," kata dia.

Soal usulan penjualan pesawat kepresidenan itu pun tentu tidak perlu dilakukan. "Karena jika tidak menggunakan pesawat khusus kepresidenan, akan lebih mahal biaya kunjungan kerja presiden, apalagi pesawatnya baru saja dibeli," ungkap Anang.

Pesawat kepresidenan itu adalah pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2), yang dibeli Indonesia seharga 89,6 juta dollar AS atau dalam kurs rupiah Rp 847 miliar. Pesawat tersebut tiba di Indonesia pada 10 April 2014 lalu.

Setelah itu, pesawat berwarna dominasi biru itu dipakai presiden saat melakukan kunjungan ke luar negeri maupun di dalam negeri.