Angka Pernikahan Dini Tinggi, Rapor Merah BKKBN

Kasus pernikahan dini itu menjadi penyumbang rapor merah untuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Untuk mengantisipasi kenaikan pernikahan dini itu, kami (BKKBN) melalui Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mengevaluasi penyebab terjadinya rapor merah itu," ucap Kepala BKKBN, Fasli Jalal kepada Surya, Sabtu (30/8/2014).

Fasli Jalal menjelaskan, untuk mengurangi rapor merah yang dipicu pernikahan dini itu, BKKBN melaksanakan program Generasi Berencana (GenRe) guna menjangkau remaja untuk mencapai kematangan usia perkawinan, sekaligus mencegah pernikahan usia dini.

Implementasinya, yakni dengan menggandeng siswa, mahasiswa, organisasi pemuda, karang taruna, termasuk yang di luar sekolah untuk mengembangkan pusat informasi dan konseling.

"Anak-anak sekarang memang cenderung menikah di usia dini. Mereka memiliki anak saat usia 15-19 tahun, terutama di perkotaan. Data yang masuk ke kami tergolong cukup mencengangkan. Kami tak hafal, tetapi penyebab nikah dini rata-rata karena kecelakaan (hamil duluan)," imbuhnya.

Oleh karenanya, kata Fasli, pihaknya akan berusaha menjangkau calon pengantin untuk mamahami jarak diantara 2 anak yang dilahirkan agar lebih sehat.

Selain itu, memastikan tidak adanya pungutan bagi keluarga tidak mampu untuk membeli alat kontrasepsi. Alasannya, alat kontrasepsi bagi warga tidak mampu sudah diprogramkan gratis.

"Kami harap pelayanannya juga tidak berbiaya. Kalau perlu jemput bola. Kami antar mereka (warga miskin) ke tempat-tempat pelayanan. Istilahnya pelayanan keliling, termasuk ke daerah-daerah terpencil, daerah sempit, daerah kumuh di perkotaan. Apalagi, selama ini warga miskin kadang-kadang tidak bisa menyesuaikan dengan jam pelayanan (kerja)," ucap dia.

Fasli Jalal berharap bisa memenuhi kenaikan target pencapaian KB secara nasional dari 58 persen menjadi 61 persen di tahun ini. "Kenaikan target itu tantangan bagi kami,"  ucapnya.

Walikota Madiun, Bambang Irianto mengatakan, untuk program KB di Kota Madiun, Pemkot Madiun menyediakan anggaran sekitar Rp 500 juta. Anggaran itu, salah satunya digunakan untuk memberi hadiah bagi perempuan yang menggunakan kontrasepsi tubektomi dan kontrasepsi vasektomi bagi laki-laki.

"Kami sudah siapkan setengah miliar rupiah lebih untuk kesuksekan program KB. Masalah penambahan anggaran belum tahu. Karena akan kami lihat dulu kebutuhannya berapa. Kami tak bisa memastikannya sekarang karena harus dihitung terlebih dahulu semuanya," pungkasnya.