Paguyuban Juru Parkir Tolak Rencana Pemberlakuan Voucer Parkir

Ketua Peguyuban Juru Parkir Surabaya Mochamad Junaidi menilai, konsumen justru akan merasa bingung dan terbebani dengan sistem ini. "Mereka hanya ingin merasa nyaman, aman, dan efisien dalam menggunakan jasa parkir, bukan justru membingungkan. Lagi pula, di daerah lain, banyak yang gagal menerapkan sistem ini," kata dia, Selasa (12/8/2014).

Menurut Junaidi, kebocoran dana parkir sebenarnya bukan akibat dari sistem yang selama ini sudah dibangun. Lemahnya sistem pengawasan dari pihak-pihak terkait menjadi pangkal masalah. "Harusnya pengawasan dana parkir yang ditingkatkan, bukan justru mengubah-ubah kebijakan sistem yang dampaknya merugikan masyarakat," ujar dia.

Junaidi mengaku akan berkoordinasi dengan instansi auditor pusat yang berwenang dan beberapa LSM untuk mengetahui titik kebocoran pajak parkir. Jika perlu, dia akan mengumpulkan bukti dan akan melaporkan ke Kejati Jatim.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya berencana mengubah sistem pembayaran parkir dengan voucer untuk mengatasi kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir. Kebijakan itu dinilai akan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat karena akan banyak penjual voucer parkir layaknya voucer pulsa.

Sebelumnya diberitakan, sistem voucer parkir diberlakukan karena retribusi pajak parkir selalu mengalami kebocoran hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Oknum juru parkir nakal dituding sebagai salah satu penyebab kebocoran parkir.