Pesan dari Pedalaman Papua untuk Jokowi

Kami berharap Jokowi bisa blusukan ke tanah kami dan melihat kami di pedalaman,” kata Kepala Suku Elseng, Kaisu, yang bertubuh tinggi besar. Harus menengadah jika berbicara dengannya. Tubuhnya kekar dengan tonjolan otot, bertelanjang dada, berbadan atletis, dan berewokan. Penampilannya mengagumkan sebagai pemimpin penduduk asli di rimba Papua.

Di Papua, suku pedalaman dipahami sebagai komunitas yang menjalani cara hidup amat mendasar dalam hutan. Ia menyampaikan pesan itu dengan campuran bahasa lokal dan bahasa Indonesia terpatah-patah, dibantu Kepala Bidang Aparatur Badan Litbang Daerah Kabupaten Jayapura Oktovianus Tabisu.

Permintaan itu mengagetkan, mengingat gambaran suku terasing Papua, yang disebutkan tidak terliterasi, tidak bisa membaca dan menulis, dan tak berhubungan dengan alat komunikasi massa, seperti televisi, bahkan juga tanpa listrik, tetapi mengenal nama Jokowi. Jokowi datang ke Papua pada awal masa kampanye pemilu presiden (pilpres) lalu dan mendapatkan sambutan luar biasa. Beritanya menyebar cepat dari mulut ke mulut.

Wilayah jelajah suku Elseng, sebagai suku pengembara, ujar Oktovianus, berada di wilayah terpencil karena tidak ada jalan menuju wilayah jelajah suku ini. Perlu waktu dua malam berkendara dan jalan kaki menuju tempat tinggal suku ini di sisi lain Danau Sentani meski jika dihitung dengan angka tak lebih dari 15 kilometer (km). Isolasi alam menyulitkan komunikasi suku Elseng dengan dunia luar.

Saat berlangsung Festival Danau Sentani VII, Juni 2014, hasil kerja sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar dan EK) serta Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura, suku Elseng mengirimkan wakil dan mempertunjukkan tarian tradisional mereka. Acara berlangsung di sebuah panggung besar di tepian danau.

”Suku terasing secara administratif bisa dipahami sebagai belum tersentuh layanan negara dan kebutuhan dasar peradaban. Mereka mengenal Jokowi, antara lain, karena beliau bersedia masuk ke sungai dalam kegiatannya. Suku Elseng juga masyarakat yang hidup di sungai. Wajar jika mereka kagum kepada pemimpin yang mau kakinya masuk sungai,” kata Oktovianus.

Mereka berharap ada perhatian dari pemerintah. Populasi suku Elseng kini sekitar 100 keluarga atau tak lebih dari 500 jiwa. Mereka hidup mengandalkan sumber pangan dari pohon sagu dan tinggal di rumah dari susunan daun pohon sagu. Kesejahteraan warga suku Elseng dan suku terasing lainnya perlu perhatian pemerintah.

Sentani, tempat hidup

Danau Sentani sebagai lokasi rezim perairan darat di Papua yang besar adalah tempat hidup warga suku terasing, di antara 16 sub-suku di sekitar Sentani dan Kabupaten Jayapura. Oktovianus, dalam bahasa Indonesia yang terbatas, mengungkapkan betapa besar harapan warga pada upaya menyejahterakan suku pedalaman oleh negara. Pemerintah diharapkan menyediakan sekolah dan puskesmas di tempat tinggal suku ini. Apalagi di kalangan suku terasing, jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan rentan terenggut kehidupannya saat melahirkan.

Pernyataan itu memunculkan problem sosial, medis, dan demografi yang hanya bisa dijawab melalui dukungan teknologi dan layanan medis serta obat-obatan. Meski pada suku terasing di Danau Sentani itu ada kemampuan pengobatan sendiri, sesuai dengan budaya mereka, menurut Oktovianus, pengobatan alami itu terbatas. ”Sarana sosial, seperti sekolah dan puskesmas, amat diperlukan dengan memahami watak budaya mereka,” kata dia lagi.

Menurut Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, perbaikan kesejahteraan warga suku pedalaman kini sudah diperoleh melalui politik anggaran pada era otonomi khusus. Pembentukan Peraturan Daerah Otonomi Khusus (Perdasus) Jayapura kini kian membentuk hubungan lebih baik antara suku adat dan ondoavi (kepala adat) dengan pemerintah daerah di Papua.

Semangat merdeka di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kian menguat serta menjamin stabilitas politik dan administrasi yang lebih baik di Papua. Hal itu nantinya akan berujung pada perbaikan kesejahteraan masyarakat adat, termasuk suku terasing.

”Otonomi khusus penting bagi Papua karena menghargai hak ulayat dan adat. Lewat pengakuan itu, kekuasaan adat berperan pada keputusan yang berhubungan langsung dengan hak adat dan hak ulayat,” kata dia.

Salah satu yang kini sedang dikerjakan adalah pemerintah daerah di Papua menyelenggarakan kodifikasi atau penyusunan pranata dan tata adat secara tertulis.