Tak Ada Ganti Rugi, PSK Tolak Penutupan 7 Lokasi Prostitusi di Malang

"Jika tidak ada pekerjaan yang diberikan pemerintah kepada kami (PSK), tidak ada uang ganti rugi, jelas teman-teman keberatan. Karena kami juga punya keluarga, anak-anak yang harus dibiayai," kata TS, salah satu PSK asal Lumajang, yang tinggal di lokasi prostitusi Suko, Kecamatan Sumberpucung, saat dihubungi via telepon, Jumat (11/7/2014).

TS, dua hari sebelum bulan Ramadhan tiba, sudah pulang kampung ke Lumajang. Dia sudah lebih dari empat tahun bekerja di lokasi prostitusi Suko.

"Saya akan tanya ke teman-teman dulu. Apakah akan sepakat semua untuk menolak," katanya.

Selama ini, lanjut TS, pihaknya belum pernah diberitahu bahwa akan ada penutupan lokasi prostitusi.

"Tahunya hanya dari informasi dari mucikari pemilik asrama. Karena PSK tak pernah diajak musyawarah," ungkapnya.

Jika memang pemerintah harus menutup tujuh lokasi prostitusi di Kabupaten Malang, pemerintah harus memikirkan pekerjaan para PSK selanjutnya.

"Diharapkan tidak asal tutup," katanya singkat dan menutup teleponnya.

Sebelumnya diberitakan, menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Abdul Malik, rencana penutupan itu akan digelar pada November mendatang (baca selengkapnya: Menyusul Dolly, 7 Kompleks Lokalisasi di Malang Akan Ditutup).

Tidak ada penolakan dalam penutupan tersebut. Penutupan tujuh lokasi prostitusi itu akan ditutup secara permanen dan sekaligus dibubarkan sebagai hadiah ulang tahun Kabupaten Malang.

"Sudah tidak ada penolakan," kata Malik.

Adapun tujuh lokasi prostitusi tersebut yaitu Suko (Kecamatan Sumberpucung), Kebobang (Kecamatan Wonosari), Slorok (Kromengan), Girun (Kecamatan Gondanglegi), Kalikudu (Kecamatan Pujon), Embong Miring (Kecamatan Ngantang), dan Sendangbiru (Kecamatan Sumbermancing Wetan).