LSM: Banyak TPS di Jateng Tak Layani Kaum Difabel dengan Baik

Manajer program Agenda, M Afifuddin mengatakan, pada Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014 kemarin, banyak petugas KPPS yang masih tidak tanggap pada kaum difabel. Untuk itu, dia menuntut agar ke depan ada perhatian khusus dari panitia untuk fokus membantu penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya.

Afifudin sendiri bersama sejumlah relawan telah menerjunkan tim pemantau pemilu ke sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Hal itu dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas bisa terlayani dengan baik.

Berdasarkan hasil pantuan relawan, kata dia, mayoritas TPS yang telah disurvei tidak memerdulikan kaum difabel. Selain itu, banyak petugas KPPS yang juga tidak memerhatikan kaum difabel di daerahnya. Survei itu dilakukan di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Sukoharjo, Kebumen, Wonosobo, Grobogan, Cilacap, Kendal, Banyumas dan Sragen.

Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jawa Tengah, Ronny Hudiprakoso mengatakan, banyak temuan penyelenggara pemilu yang tak berpihak pada penyandang disabilitas. Hal itu antara lain adanya tangga untuk masuk ke TPS dan tingginya meja tempat mencoblos.

“Ada petugas KPPS yang tidak mau membantu penyandang disabilitas yang memang tidak bisa datang sendirian ke TPS. Saya juga melihat TPS yang dijaga sangat ketat. Saya kira, itu terlalu lebay ketika sebuah TPS dijaga aparat setingkat kapten,'' paparnya.

Dia pun mencatat di Kota Semarang, di beberapa daerah yang berdataran tinggi, penyandang disabilitas tidak sepenuhnya terlayani dengan baik.

“Pemilu ini dilakukan agar bisa lebih baik, tapi justru lucu. Apirasi kaum difabel diterima oleh KPU dan Bawaslu kemudian diundang-undangkan dalam aturan, masalahnya kemudian justru tidak ada sosialisasi ke bawah dari KPU pusat hingga KPPS,” ungkap Ronny di Semarang.