Istri Munir: Pilih Capres yang Bebas dari Pelanggaran HAM

Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat agar bersikap arif sesuai nurani dalam memberikan hak pilihnya pada Pilpres 9 Juli nanti. Dia mengatakan, masyarakat diharapkan benar-benar mempertimbangkan rekam jejak tiap calon presiden pada Pilpres 2014, terutama masalah HAM.

"Masyarakat harus cerdas memilih dan melihat rekam jejak," kata Suciwati saat menjadi salah satu narasumber dalam seminar Cerdas Memilih Presiden Indonesia yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Jawa Timur, Selasa (17/6/2014).

Suciwati menegaskan, penolakannya terhadap capres Prabowo Subianto ialah karena mantan Danjen Kopassus itu dianggap harus menyelesaikan hingga tuntas masalah pelanggaran HAM dalam ranah pengadilan. Ia juga menegaskan, tuntutannya itu tak lantas mengisyaratkan bahwa ia mendukung capres pesaing Prabowo, yaitu Joko Widodo.

"Saya punya posisi yang jelas, independen. Saya enggak mau ditarik bahwa ketika saya menolak Prabowo, belum tentu saya aminin Jokowi," imbuhnya.

Jokowi, menurut Suciwati, saat ini relatif bersih dari catatan masalah HAM karena faktanya memang belum tersangkut. Hanya, kata dia, di sekitar Jokowi, dia mengungkapkan, juga ada orang-orang yang dianggapnya tidak bersih.

"Seperti Hendropriyono, Muchdi Purwoprandjono, serta Wiranto yang kasusnya belum selesai dan seharusnya dibawa ke pengadilan agar selesai," ujarnya.

Dia juga menyayangkan, para korban pelanggaran HAM hanya menjadi komoditas saat gelaran pemilu saja dan selama beberapa kali pemerintahan berganti, belum ada satu pun pemimpin yang beriktikad menyelesaikan kasus ini.

Sementara itu, seminar tersebut diikuti oleh para mahasiswa fakultas hukum dari beberapa kampus yang ada di Kediri. Selain Suciwati, narasumber lainnya adalah Darin Arif yang berlatar belakang akademisi dan Zainal Arifin dari Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.