Komnas HAM Janji Kawal Penutupan "Gang Dolly"

Komnas HAM juga menyatakan bersedia memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota Surabaya dan kelompok yang menolak kebijakan penutupan lokalisasi prostitusi tersebut.

“Pemkot (Surabaya) harus diberi kesempatan untuk menjelaskan programnya kepada warga Dolly. Kalau ada hambatan pemkot masuk ke lokalisasi, saya akan bantu,” kata Anggota Komnas HAM, Dianto Bachriadi, seusai bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balaikota Surabaya, Jumat (13/6/2014) sore.

Dianto berpendapat, ada kebuntuan komunikasi antara Pemkot Surabaya dan kelompok warga yang menolak penutupan lokalisasi itu. Menurut dia, warga tidak pernah diajak berbicara soal penutupan tersebut, sementara Pemkot Surabaya menyatakan telah lama melakukan sosialisasi.

Dianto mengatakan, Komnas HAM tidak dalam posisi mendukung maupun menolak penutupan "Gang Dolly". Komnas HAM, ujar dia, hanya akan memastikan tidak ada pelanggaran HAM akibat penutupan ini, seperti pemaksaan atau menjadi sengsaranya warga setelah penutupan ini.

“Kami ingin rencana pemerintah yang memang baik ini bisa dilakukan dengan baik juga dan tepat sasaran. Orang yang ada di Dolly ini juga harus ada kepastian jaminan penghasilan mereka," kata Dianto. "Saya yakin, jika perencanaan penutupan sudah benar dan disepakati semua pihak, maka tidak akan ada pelanggaran HAM.”

Pemkot Surabaya berencana menutup lokalisasi Dolly pada 18 Juni 2014. Lokalisasi prostitusi ini konon merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Penutupan Dolly sekaligus mengakhiri rangkaian penutupan lokalisasi prostitusi di Surabaya yang berlangsung sejak akhir 2013.