Risma Jamin Tak Ada Pelanggaran HAM dalam Penutupan Dolly

SURABAYA, KOMPAS.com — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjamin, kebijakannya menutup lokalisasi Dolly tidak akan mengandung aksi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dia berjanji akan memperhatikan kesejahteraan pekerja Dolly pasca-penutupan.

"Tidak akan ada pelanggaran HAM, justru kami ingin agar warga setempat, khususnya anak-anak, bisa mendapat masa depan yang lebih baik setelah lokalisasi diberhentikan operasinya," kata Risma saat menemui anggota Komnas HAM, Jumat (13/6/2014) sore, di Balaikota Surabaya.

Wali Kota perempuan pertama Surabaya ini mengatakan, Pemkot Surabaya juga tidak menutup lokalisasi begitu saja. Warga, PSK, dan mucikari juga diberi pelatihan keterampilan agar mereka bisa hidup dengan keterampilan tersebut. Bahkan, mereka juga diberi modal untuk membuka usaha.

"Kami ingin agar mereka bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tidak hanya untuk mereka, tetapi juga anak-anak mereka. Saya pastikan tidak ada pelanggaran HAM," ujarnya.

Kamis kemarin, sejumlah anggota Komnas HAM berkunjung ke lokalisasi Dolly. Kedatangan komisioner HAM disambut dengan acara dialog dan mimbar bebas. Ratusan pekerja Dolly dari PSK, mucikari, pemilik wisma, hingga pemilik usaha di lokalisasi Dolly menghadiri acara tersebut.

Anggota Komnas HAM, Dianto Bahriadi, kemarin juga mengatakan, pelanggaran HAM akan terjadi jika Pemkot Surabaya yang memiliki kebijakan menutup Dolly dianggap tidak dapat menjamin kesejahteraan pekerja di Dolly setelah penutupan.

"Makanya, kami imbau agar Pemkot mengkaji kembali kebijakan penutupan Dolly," katanya.