MUI Jamin Tak Ada Kampanye Hitam di Khutbah Jumat

"Kalau yang isinya menghujat, menggembosi, dan kampanye hitam, itu namanya bukan khutbah, tapi fitnah. Ini dilarang dalam ajaran Islam," kata salah satu Ketua MUI Jawa Timur, Najib Hamid, di Surabaya, Minggu (1/6/2014).

Pihaknya menyayangkan rencana pengawasan khutbah Jumat di masjid-masjid oleh salah satu tim pemenangan capres-cawapres sebagai antisipasi kampanye hitam.

"Tindakan itu pasti melukai hati umat Islam, dan sama saja menuduh kelompok agama tertentu dengan tuduhan yang tidak benar dan sangat berlebihan," tambahnya.

Najib mengajak semua unsur masyarakat baik itu yang terlibat langsung atau tidak dalam pilpres nanti, bisa menjaga diri, tidak bertindak berlebihan, demi keamanan dan kenyamanan terlaksananya Pilpres 9 Juli nanti.

Seperti diberitakan, DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur mengeluakan instruksi bahwa kader Banteng yang muslim harus memantau materi ceramah khotib Jumat. Adanya instruksi tersebut dibenarkan oleh Eva Sundari, salah satu anggota Tim Pemenangan Capres Jokowi-JK.

PDI-P bantah

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membantah kabar yang beredar di sejumlah media, termasuk media sosial, tentang rencana menempatkan petugas intelijen di semua masjid di Indonesia. Kabar tersebut dianggap sebagai bentuk kampanye hitam yang ingin memperkeruh suasana jelang bergulirnya Pemilu Presiden 2014.

"Kami sering menjadi korban operasi khusus dan PDI-P sama sekali tidak memiliki intel dan tidak ada keinginan menempatkan intel di tempat ibadah," kata Ketua DPP PDI-P Hamka Haq dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/6/2014) siang.

Ia menjelaskan, PDI-P hanya memiliki kader dan simpatisan yang loyal dan sebagian besar adalah rakyat marhaen. Seluruh kader dan simpatisan itu ditempa dengan baik oleh partai agar ideologinya sejalan dan karakternya terbentuk dengan baik.

Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia itu juga menegaskan, Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung poros koalisi PDI-P dalam Pilpres 2014 juga akan menjadikan masjid sebagai tempat yang suci, terhormat, dan sumber energi untuk kemaslahatan umat. Ia menjamin bahwa Jokowi-JK dan seluruh tim pemenangannya tak akan pernah menjadikan masjid sebagai tempat kampanye.

"Mereka yang menggunakan tempat ibadah sebagai tempat penyiaran berita-berita yang tidak berdasarkan fakta, bahkan cenderung fitnah, justru telah menodai tempat suci itu," ujarnya.

Hamka menambahkan, sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla tak pernah sekali pun membawa organisasinya itu untuk kepentingan politik. Bahkan dengan tegas, JK melarang seluruh anggotanya menggunakan DMI sebagai alat politik, termasuk menggalang dukungan untuk dirinya.

"Marilah bersama kita jaga seluruh tempat ibadah untuk tidak disalahgunakan. Beliau berdua (Jokowi-JK) percaya, siapa yang mengobarkan kebencian di tempat suci, tidak akan mendapat dukungan dari rakyat," ujar Hamka.