PDI-P Diminta Satu Suara untuk Penutupan Lokalisasi Dolly

"Kita harus dukung kebijakan wali kota (Risma)," kata Eva di Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, saat ini Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah PDI-P tengah berkoordinasi untuk menentukan kebijakan yang diambil. Ia berharap kebijakan itu sejalan dengan rencana Risma sebagai wali kota yang diusung oleh PDI-P. "Jangan sampai kontraproduktif," ujarnya.

Secara pribadi, kata Eva, semua lokalisasi harus ditutup karena menjadi simbol kekerasan untuk perempuan. Namun begitu, strategi penutupannya harus akuntabel dan mempertimbangkan sisi humanisme demi menekan dampak negatif setelah penutupan tersebut.

Pro-kontra atas rencana Risma menutup lokaliasasi prostitusi Dolly terjadi di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana termasuk tokoh yang tidak sejalan dengan rencana penutupan itu. Wisnu sendiri adalah Ketua DPC PDI-P Surabaya.

Penutupan rencananya akan dilakukan mulai 19 Juni 2014 sesuai tenggat yang ditetapkan Risma bersama Gubernur Jatim, Soekarwo.