Langkah Ganjar Pranowo soal Pupuk Terganjal Para Mafia

Kelima kabupaten tersebut adalah Demak, Grobogan, Pati, Rembang, dan Kabupaten Semarang. "Lima daerah itu pemainnya sama. Ada oknum aparat dan juga oknum Dewan. Ini yang akan kita kejar," kata Achmad Zaid, Ketua Ombudsman Jateng, ketika dihubungi, Kamis (22/5/2014) siang.

Menurut Zaid, mafia pupuk ditengarai bekerja di semua level sehingga mekanisme penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang menjadi dasar pengajuan kebutuhan riil petani ke pemerintah seolah menjadi mubazir.

"Ada fenomena tidak dipenuhinya RDKK ini sehingga berdampak pada kelangkaan pupuk. Misalkan di Demak ini kebutuhannya sekitar 60.000 ton, ternyata itu cuma dicukupi 40 (40.000 ton). Nah, ke mana yang 20 (20.000 ton)? Ini kan penyakit tahunan yang harus kita berantas," kata dia.

Zaid menginformasikan, belum lama ini polisi menangkap sebuah truk bermuatan pupuk bersubsidi di perbatasan Rembang. Dari penyelidikan polisi, pupuk yang akan diselundupkan ke Rembang tersebut merupakan jatah petani Kabupaten Demak. "Apakah (akan) dijual ke petani atau industri, saya tidak tahu," kata dia.

Utang Gubernur
Kasus yang tak jauh berbeda, lanjut Zaid, bahkan ditemukan sendiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengecek sebuah gudang milik distributor pupuk di Rembang, awal Mei lalu.

"Pemiliknya seorang perempuan. Waktu ditanya Ganjar di mana pupuknya, dia bilang dititipkan di Lasem. Namun, Ganjar tidak percaya begitu saja. Begitu dicek ke alamat yang ditunjukkan, ternyata wanita itu bohong. Sekarang sudah diputus kontraknya," imbuh Zaid.

Menyikapi kelangkaan pupuk di sejumlah daerah, ungkap Zaid, hal itu menjadi utang janji Ganjar lantaran pada saat berkampanye dalam pemilihan gubernur setahun yang lalu, Ganjar berjanji akan memberantas mafia pupuk di Jawa Tengah.

"Sesuai visi misi waktu mau nyalon (gubernur), dia akan memberantas mafia pupuk. (Namun), hampir setahun berkuasa, nyatanya pupuk menjadi 'penyakit'. Kelangkaan pupuk belum selesai," kata dia.

Komisi Ombudsman menilai, penyimpangan distribusi pupuk ini lebih rapi jika dibandingkan dengan barang publik lainnya, semisal BBM. Meski demikian, keuntungan yang dinikmati para pemain ini jauh lebih besar dengan risiko yang lebih kecil.

"Mau nimbun sampai berapa puluh ton pun tidak mambu (bau). Main selisih harga saja sudah hebat. Kalau nyimpen solar, bensin itu risiko (besar)," ujarnya.

Sementara itu di Kabupaten Semarang, dalam menyikapi kelangkaan pupuk yang dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Getasan, Pemkab Semarang langsung membentuk tim khusus.

Tim tersebut beranggotakan perwakilan staf Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Semarang (Distanbunhut Semarang) serta produsen pupuk Petrokimia.

Dari penelusuran dan kajian tim, Kepala Distanbunhut Kabupaten Semarang Urip Triyogo mengatakan, memang ada keterlambatan pengiriman pupuk jenis urea.

"Pengiriman memang agak terlambat, mengingat sejak awal mintanya ZA. Pasokan ZA terlambat, akhirnya mengambil stok urea sehingga (pemakaian) urea menjadi over," kata dia.