Lahan Tenda Darurat 3 SD PascaBencana Wai Ela Tak Bisa Dipakai Lagi

Sementara itu, rencana pembangunan gedung sekolah yang baru belum menemukan titik terang. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar terancam tidak akan berjalan.

"Kami kebingungan setelah mendengar informasi dari pemilik lahan bahwa mereka tidak mengizinkan lagi lahannya digunakan sebagai areal sekolah. Bagaimana dengan nasib anak-anak kami di tiga sekolah ini? Di mana lagi kami harus mencari tempat belajar yang nyaman?" kata Adnas Sopalau, Guru SDN I Negeri Lima.

Ketiga sekolah itu adalah SDN I Negeri Lima, SDN II Negeri Lima, dan SDI Negeri Lima. Selama hampir 10 bulan, kegiatan belajar mengajar ketiga sekolah itu berlangsung di tenda darurat yang dibangun Badan Penanggungan Bencana Nasional pasca-bencana banjir bandang akibat meluapnya Sungai Wai Ela. Banjir itu memporak-porandakan Negeri Lima Juli 2013 lalu.

Pantauan di lokasi tersebut Senin (19/5/2014) kemarin, kondisi tenda darurat sangat memprihatinkan, dan tidak layak digunakan lagi. Tenda yang beralaskan tanah itu becek akibat banjir.

Sebanyak 110 siswa kelas VI di tiga sekolah itu, yang kini sedang mengikuti ujian akhir, tidak nyaman dengan kondisi tersebut.

Menurut Adnas, sikap pemilik lahan yang berencana untuk tidak lagi mengizinkan pemakaian lahan itu tidak bisa dipersalahkan. Sebab, sejak digunakan sebagai areal sekolah, lahan yang ditanami pohon cengkeh itu tidak terawat sehingga tidak produktif. Cengkeh merupakan komoditi andalan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat.

Kepala Sekolah SDI Negeri Lima Soleman Helut menambahkan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah seharusnya memanfaatkan waktu selama hampir satu tahun ini untuk membangun gedung sekolah. Namun, hingga kini tidak ada tanda-tanda. Pemerintah malah memberikan alasan tidak ada lahan untuk gedung sekolah.

"Seharusnya, semua itu merupakan tanggung jawab pemerintah, termasuk pembebasan lahan," ujar dia.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Semmy Risambessy mengaku kecewa dengan lambatnya penanganan bencana oleh Pemkab Maluku Tengah hingga mengakibatkan anak-anak menjadi korban.

Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah itu. Pembangunan gedung sekolah merupakan rangkaian dari proyek penanggulangan bencana di daerah itu. "Ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," kata dia.

"Lambatnya penanganan ini memberikan kesan bahwa Pemkab Maluku Tengah menutup mata karena bencana itu sudah terjadi hampir satu tahun," kata Semmy lagi.

Semmy mengatakan, penanggulangan bencana harus memperhatikan skala prioritas di antaranya sektor pendidikan, yakni membangun gedung sekolah.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Maluku Tengah Bob Rahmat saat dihubungi mengatakan, upaya pembebasan lahan sedang dilakukan pemerintah. Belum ada target yang pasti, kapan pembangunan gedung sekolah itu akan dimulai. Meski demikian, anggaran sudah disiapkan, dan pemerintah tinggal menunggu proses pembebasan lahan.