Pastor di NTT Kembali Turun ke Jalan Tolak Tambang Mangan

Massa yang tergabung dalam gerakan Pro-Kehidupan (G-Prok) itu mendesak pemerintah segera menghentikan segala aktivitas pertambangan bijih mangan PT Nusa Lontar Resources di Dusun Aitameak, Desa Ekin, Kecamatan Lamaknen Selatan, karena limbah dari mangan itu telah membuat ratusan warga di tiga desa terkena penyakit kulit.

Selain G-Prok, sejumlah organisasi juga ikut dalam aksi tersebut. Mereka adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi NTT, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia wilayah NTT, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Atambua, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonensia (GMNI) cabang Atambua dan Orang Muda Katolik (OMK) dan Justice Peace Integrity of Creation (JPIC) OFM Timor.

Sementara itu dari Pemerintah Daerah Belu hadir sekretaris daerah (Sekda), kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Pertambangan Belu dan kepala Bapedalda Belu.

Aktivis dari Justice Peace Integrity of Creation (JPIC) OFM Timor, Pater Yohanes Kristo Tara OFM yang juga merupakan salah satu koordinator aksi G-Prok kepada Kompas.com, Jumat (16/5/2014) mengatakan, aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi G-Prok sebelumnya di DPRD Belu pada Rabu (7/5/2014) pekan lalu.

“Fakta di lapangan hingga kini, perusahaan masih saja beroperasi. Perusahaan ini (PT Nusa Lontar Resources) jelas sudah melanggar hukum. Lokasi pertambangan ada di dalam pemukiman warga, sehingga kami minta pemerintah segera hentikan atau kami akan proses secara hukum,” ancamnya.

Menurut Pater Kristo, pemerintah kelihatannya tidak beres dalam mengurus Kabupaten Belu karena telah mengeluarkan 90 izin usaha pertambangan yang sangat ekstraktif dan tentunya menimbulkan daya rusak yang sangat besar. Padahal, daya dukung lingkungan Belu sangat kecil dan padat penduduk. Pemerintah, kata dia, tidak punya visi tentang pembangunan Belu ke depan.

"Belu ini mau dibawa ke mana dengan 90 izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan? Karena itu kita minta pemerintah daerah (Pemda) Belu segera cabut semua izin tambang di Kabupaten Belu,” tegasnya.

Menjawab tuntutan massa G-Prok, Sekda Belu Petrus Bere mengatakan, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan untuk menghentikan pertambangan di Kabupaten Belu.

“Kita masih menunggu kedatangan pak Penjabat Bupati Belu yang masih bertugas di Jakarta. Nanti beliau datang baru kita sampaikan tuntutan ini sehingga kemudian akan diputuskan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 13 pastor (Rohaniwan Katolik) dari Justice Peace Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan Atambua, JPIC SVD, dan JPIC OFM Indonesia yang tergabung dalam gerakan Pro-kehidupan (G-Prok) Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mendatangi kantor DPRD setempat, Rabu (7/5/2014).

Mereka mendesak Pemerintah Belu agar segera melakukan moratorium segala aktivitas pertambangan bijih mangan PT Nusa Lontar Resources di Dusun Aitameak, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan. Sebab, limbah dari mangan itu telah membuat ratusan warga di tiga desa itu terkena penyakit kulit.

Selain pastor, hadir pula tiga orang suster biarawati dari JPIC SSpS, JPIC Ursulin dan JPIS FSGM, serta Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua. Para korban limbah mangan kebanyakan anak-anak usia sekolah dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.