Protes Limbah Mangan, Belasan Pastor Datangi DPRD Belu

Mereka meminta dan mendesak pemerintah Daerah Belu agar segera melakukan moratorium segala aktivitas pertambangan bijih mangan PT Nusa Lontar Resources di Dusun Aitameak, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan. Sebab, limbah dari mangan itu telah membuat ratusan warga di tiga desa itu terkena penyakit kulit.

Selain pastor, hadir pula tiga orang suster biarawati dari JPIC SSpS, JPIC Ursulin dan JPIS FSGM, serta Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua. Para korban limbah mangan kebanyakan anak-anak usia sekolah dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.

Dari pihak pemerintah hadir ketua DPRD Kabupaten Belu, sejumlah anggota DPRD, kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Bapedalda, Rabu (7/5/2014).

Kordinator JPIC Keuskupan Belu, Romo Gregorius Sainudin Dudy Pr mengatakan, kedatangan mereka setelah melakukan investigasi lapangan dan menemukan sejumlah fakta terkait limbah mangan.

Menurutnya, ratusan warga yang berada di pinggiran sungai mengalami luka di sekujur tubuh sejak November 2013. Kondisi itu diduga akibat limbah pencucian mangan mengalir langsung ke sungai. Sebab, hulu sungai berada di dalam lokasi tambang dan juga berada persis di dalam dan di atas permukiman warga.

"Sementara itu, sungai tersebut merupakan satu-satunya sumber air bagi masyarakat yang dimanfaatkan untuk minum, mandi, cuci dan mengairi areal pertanian,” kata Romo Gregorius.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, lanjut Romo Gregorius, maka kuat sungai tersebut telah tercemar limbah mangan dan zat kimia lainnya yang menyebabkan munculnya penyakit kulit yang mewabah di tiga desa.

Oleh karena itu, kami minta Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan hidup dalam waktu 3 X 24 jam segera malakukan pengobatan terhadap masyarakat lingkar tambang yang terkena penyakit sekaligus meneliti sampel air sungai," pinta Romo Goris--panggilan akrab Gergorius.

Sementara itu, Kordinator JPIC OFM Timor, Pater Yohanes Kristo Tara, menambahkan, OFM yang ikut serta dalam investigasi lapangan dan audiensi mengatakan bahwa pertambangan di seluruh NTT telah menimbulkan banyak dampak negatif yang menyengsarakan masyarakat dan lingkungan hidup.

Kondisi NTT yang terdiri dari pulau-pulau kecil padat penduduk dengan daya dukung lingkungan yang amat kecil, sesungguhnya sangat tidak cocok untuk investasi tambang.

“NTT ini terlalu kecil untuk ditambang. Dia punya daya dukung lingkungan sangat kecil, sumber air dan hutan kita sedikit, lahan sangat terbatas. Sementara tambang adalah industri yang terkenal rakus air dan lahan. Oleh karena itu, kembali Gereja serukan: Stop sudah tambang dan kembalikan ruang dan sumber hidup masyarakat!," tegas Pater Kristo.

Menjawab tuntutan itu, Ketua DPRD Belu, Simon Guido Seran mengatakan DPRD Belu sepakat dengan tuntutan dari pastor yang tergabung dalam G-Prok itu.

“Pada prinsipnya dewan sepakat dengan pernyataan para pastor dalam audiensi ini. Oleh karena itu, DPRD Belu memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah, yakni segera lakukan moratorium; segera lakukan pengobatan terhadap masyarakat yang terkena penyakit; dan membentuk tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur untuk mengkaji dan mengevaluasi kembali dampak, operasional dan prosedur pertambangan bijih mangan PT Nusa Lontar Resources,” ungkap Simon.