Tak Laporkan Surat Suara Dibuang, KPU Sulut Ditegur Bawaslu

"Saya dengar ada sembilan surat suara ditemukan di tempat sampah. Kalau benar, bagaimana menyikapinya?" ujar Muhammad dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu legislatif di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2014).

Yessy membenarkan penemuan sembilan surat suara tersebut. Namun, KPU Sulut tidak menindaklanjuti hal itu karena tidak mendapat rekomendasi dari pengawas pemilu.

"Saya mendengar ada 9 surat suara yang ditemukan, tetapi tidak ada rekom dari pihak terkait, dalam hal ini pengawas dari kabupaten Bolaang Mongondow Timur," ujar Yessy.

Mendengar jawaban Yessy, Muhammad langsung menanggapinya penuh penekanan. "Ibu Ketua yang baik, saya kira tidak semua program bangsa ini menunggu rekomendasi Bawaslu. Bawaslu ini bukan alat pemuas," ujarnya.

Muhammad mengatakan, jika melihat suatu keganjilan selama proses pemilu dan merasa harus menindaklanjutinya, maka sebaiknya muncul inisiatif untuk bergerak. Menurut dia, proaktif memerangi kecurangan pemilu merupakan tugas KPU.

"Jangan sampai Bawaslu ini selalu jadi bumper. Kalau menemukan sesuatu yang tidak normal seperti itu, bertindaklah berdasarkan peraturan perundangan tanpa harus menunggu rekomendasi," kata Muhammad.

Hal senada diungkapkan Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron. Ia meminta KPU daerah untuk meningkatkan pengawasan pemilu mulai dari tingkat desa hingga provinsi tanpa harus bergantung pada rekomendasi dari Bawaslu.

"Kontrol di bawah dalam setiap tingkatan itu harus. Ketika rekapitulasi dimulai dari desa hingga provinsi yang di atasnya kan Anda, yang fungsi monitoring," kata Daniel.

"Kita sudah merasa teliti sama hal kayak gini, ternyata lengah juga," lanjutnya.