KPU Kekurangan Orang Gelar Coblos Ulang di Sampang

"Kami sudah mencoba skenario itu. Jadi PPS (panitia pemungutan suara) itu kan ada lima orang, lalu PPK (panitia pemilihan kecamatan) ada delapan orang, ditambah personel KPU kabupaten. Kalau semua orang diterjunkan itu juga masih belum cukup," ujar Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014).

Dia mengatakan, untuk menggelar pemungutan suara ulang di 19 TPS dibutuhkan 171 orang petugas. Pasalnya, kata dia, setiap TPS harus terdiri dari tujuh orang anggota KPPS dan dua orang anggota perlindungan masyarakat (linmas).

"Harus tetap melibatkan pihak luar. Maksudnya, merekrut dari luar juga tidak mudah karena jumlahnya banyak," kata Arief.

Lebih lanjut, kata dia, KPU hingga kini belum memiliki solusi atas batalnya pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut. Ia mengatakan, sebenarnya pihaknya berharap pemungutan suara ulang tetap dapat dilakukan menyesuaikan jadwal rekapitulasi suara di tingkat provinsi, yaitu Rabu, 23 April. Namun, katanya, hingga saat ini, belum ada warga yang bersedia menjadi KPPS.

Tidak sesuai prosedur

Arief menjabarkan, 19 TPS tersebut tersebar di Kecamatan Ketapang sebanyak 17 TPS dan di Kecamatan Robatal sebanyak dua kecamatan. TPS-TPS tersebut harus menggelar pemungutan suara ulang karena proses pemungutan suara pada 9 April lalu tidak dilakukan sesuai prosedur.

Pertama, kata dia, ada beberapa TPS yang baru dibuka pada pukul 10.00 WIB dan sudah ditutup pukul 13.00 WIB. Padahal, ketentuan KPU, TPS dibuka pukul 7.00 waktu setempat.

"Ketika kami tanya, karena sebagian besar masyarakat pesisir utara itu bekerja sebagai nelayan sehingga masyarakat sibuk, kemudian petugas KPPS-nya sibuk sebagai nelayan. Tapi apa pun itu harus bisa dikoreksi," kata Arief.

Selain itu, kata dia, di beberapa TPS diduga terjadi manipulasi perolehan suara. "Dan itu mengarah ke orang-orang tertentu," kata dia.