Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntut Pemekaran Kutai Pesisir, 500 Warga Blokade Jalan

Kompas.com - 16/04/2014, 22:25 WIB
Kontributor Balikpapan, Dani Julius

Penulis


BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Poros Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur sempat macet oleh aksi unjuk rasa 500 orang yang mengklaim wakili lima kecamatan di pesisir Kutai Kartanegara.

Mereka berunjuk rasa mendukung terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Kutai Pesisir. Unjuk rasa sempat dilakukan dengan menutup jalan penghubung kota Balikpapan-Samarinda di Kilometer 39 Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Rabu (16/4/2014) siang.

Penutupan memang tidak berlangsung lama sehingga kemacetan tidak sempat mengular di salah satu poros tersibuk di Kaltim ini.

"Jangan lagi daerah kami dimarjinalkan. Dulu katanya pembangunan untuk kawasan dalam dulu. Sekian lama, kapan pembangunan ke pesisir," kata Heri Fahlevi dari Presidium Pembentukan Kutai Pesisir.

Heri mengungkapkan, niat warga membentuk DOB di kawasan pesisir Kukar ini bergulir sejak tahun 2000. Pasang surut upaya warga mewujudkannya, diawali dengan wacana Kutai Pantai. Saat itu wacana pemekaran didukung warga tiga kecamatan di pesisir Kukar.

Wilayah pesisir ini berada di tengah tiga kota besar, Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong sebagai ibu kota Kutai Kartanegara. Di situ, selain kecamatan Samboja, ada Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Loa Janan. Kelima kecamatan ini berlimpah migas dan mineral batubara.

Kegelisahan warga di tengah tiga kota besar karena merasa pembangunan di kawasannya tertinggal dari daerah lain. "Seharusnya daerah penghasil diperhatikan. Apa yang kami dapat. Kami seperti termarjinalkan," kata Heri saat ditemui di tengah berunjuk rasa.

Berlanjut di 2003, muncul gerakan warga mendukung Kutai Selatan. Kemudian di 2006 ada gerakan mengusung wacana Kutai Pesisir. Warga dari lima kecamatan, Samboja, Anggana, Sanga-sanga, Loa Janan, dan Muara Jawa diklaim mendukung gerakan ini.

Hingga kini, semangat mereka untuk membentuk DOB masih berkobar. Upaya tersebut sampai melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Pulau Jawa, demi mengkaji kelayakan pembentukan DOB tersebut.

Upaya pemekaran pernah bergulir baik di DPRD dan Pemkab Kukar, DPRD Kaltim, bahkan hingga ke DPR RI maupun Kemendagri. "Kita akan terus melakukan demonstrasi terus dan lebih besar bila tidak ditanggapi. Itu janji kami," ancam Heri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com