750 Orangutan Terancam Terusir oleh Perkebunan Sawit

Mereka meminta perhatian pemerintah karena habitat orangutan di Berau, Kaltim, terancam rusak oleh perluasan area konsesi kelapa sawit PT Berau Sawit Sejahtera (PT BSS).

“Pemerintah harus menggunakan wewenangnya menegakkan hukum terkait kerusakan habitat orangutan. Tercatat ada 750 orangutan yang terancam terusir dari habitatnya sendiri,” kata Paulinus Kristanto, juru kampanye habitat dari COP.

Menurut Paulinus, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemerintah harus menegakkan hukum terkait kejahatan perusakan habitat orangutan. Dimana, kata dia, pemerintah harus mendesak PT BSS melindungi satwa liar yang ada di sekitar lahan konsesinya.

“PT BSS terus melakukan aktivitas pembersihan lahan dan terus memperluas perkebunan sawitnya. Padahal kawasan konsesinya berseberangan langsung dengan hutan lindung Wehea, tempat ratusan orangutan tinggal. Harusnya PT BSS mampu menjaga satwa yang ada di sekitarnya,” sebutnya.

Apalagi, lanjut dia, jumlah orangutan terus merosot setiap tahun dipicu menyusutnya ruang jelajah orangutan. Terlebih, kawasan habitat orangutan yang berstatus bukan kawasan hutan konservasi, terus dibabat habis untuk pembukaan lahan kelapa sawit.

“Orangutan tidak boleh terusir dari habitatnya sendiri, pemerintah harus membantu memperjuangkan habitat yang merupakan surga mereka,” tandasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, di dekat lahan konsesi PT BSS, ada juga perusahaan sawit bernama PT GSJ. Keduanya merupakan anak perusahaan Indofood dari Singapura, dan lokasinya berbatasan langsung dengan hutan lindung Wehea.

Namun, kata dia, PT GSJ mampu mengalokasikan 500 hektar lahannya untuk kawasan konservasi orangutan. Bahkan PT GSJ juga membentuk satuan tugas penanganan konflik manusia dan orangutan.

Paulinus menyesalkan sikap lalai dan tidak peduli dari PT BSS tentang habitat orangutan.

“Seharusnya PT BSS bisa berkaca pada PT GSJ. Jika PT GSJ bisa, maka PT BSS juga harus bisa. Sangat memalukan jika harus dipaksa dulu dengan kampanye. Apalagi, karena sikap cuek dari PT BSS, Kementerian Kehutanan harus jungkir balik menyelamatkan orangutan yang terancam dan terjebak,” ungkapnya.

Untuk itu, tidak hanya di depan kantor Gubernur Kaltim, COP juga berorasi meminta keadilan di depan Istana Presiden di Jakarta dengan membawa tulisan “Nasib Kami Berada di Tanganmu".

Diketahui, tahun 2013 lalu, Kementerian Kehutanan menyita dua anak orangutan dari tangan masyarakat setempat. Setidaknya, lima orangutan terjebak dan satu bisa ditranslokasikan ke kawasan berhutan yang lebih aman dan tidak terfragmentasi.

COP berhasil mendokumentasikan empat orangutan yang terancam eksavator dan buldoser di kawasan konsesi PT BSS.