Pantau APBD Lewat "E-government", Risma Hemat Rp 5 Miliar

Risma mengaku hanya memasang cukup kata kunci untuk realisasi anggaran yang tidak perlu dalam setiap usulan anggaran dinas-dinas.

"Secara otomatis, usulan anggaran yang tidak berbasis kinerja akan ditolak secara sistem. Buktinya, saya bisa hemat Rp 5 miliar di APBD 2014, kan bisa untuk rakyat," kata Risma, Sabtu (12/4/2014).

Pemanfaatan teknologi informasi itu, kata Risma, merupakan hal mutlak baginya. Sebab, dia mengaku tidak sanggup memantau realisasi APBD dari berbagai dinas secara manual dengan mengandalkan kertas.

"Waktu saya akan habis hanya untuk mengurusi administrasi, terus kapan saya turun ke masyarakat? Padahal, PNS kan tidak hanya bekerja di balik meja," ungkapnya.

Selain berfungsi untuk memantau anggaran, aplikasi e-government di lingkungan Pemkot Surabaya juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya, untuk keperluan informasi kenaikan pangkat, gaji berkala, penerimaan pegawai, dan laporan kinerja PNS.

"Semua PNS wajib lapor apa saja yang dilakukan dalam sehari melalui sistem ini, termasuk sopir saya," ujar Risma.

Pemanfaatan sistem teknologi informasi ini juga telah mengantongi sertifikat ISO/IEC 27001:2005, atau sistem manajemen keamanan informasi yang diakui secara internasional.