"Persoalan TKI Tak Pernah Beres, Pemerintah Harus Bayar Diat Satinah"

"Pemerintah harus membayar penuh karena Satinah merupakan warga negara Indonesia. Pembayaran bisa dari APBN," katanya.

"Hal itu merupakan kesalahan Indonesia karena 60 persen persoalan yang dihadapi TKI disebabkan dari dalam negeri, ya salah satunya dokumen yang tidak lengkap serta sumber daya manusia yang tidak siap dengan kultur dan budaya yang berbeda," ujarnya saat berkunjung ke Banyuwangi, Jumat (28/3/2014).

Hasyim mendorong pemerintah untuk menata kembali prosedur pengiriman TKI ke luar negeri, mulai dari perekrutan, pembekalan, hingga pendampingan. Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga harus segera mengatur kembali kontrak dengan negara lain yang menerima tenaga kerja dari Indonesia agar kasus-kasus seperti Satinah tidak terulang lagi.

Satinah binti Jumadi Ahmadi, warga Kabupaten Semarang, terancam hukuman mati pada 3 April 2014. Hukuman mati akan terhindar jika Satinah mampu membayarkan diat atau uang tebusan pengganti hukuman mati akibat membunuh. Uang diat yang diminta pertama kali oleh keluarga korban pembunuhan oleh Satinah sebesar 10 juta riyal atau senilai Rp 30 miliar.

Di pengadilan Arab Saudi, Satinah telah mengakui perbuatannya. Ia telah dipenjara sejak 2009 dan telah mengalami tiga kali penangguhan hukuman mati. Keluarga korban meminta tebusan sebesar 7,5 juta riyal atau setara Rp 21 miliar.