Kasus Politik Uang Bupati Konawe Utara Dilimpahkan ke Polda Sultra

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengungkapkan, perkara dugaan politik uang bupati dan pejabat Konawe Utara sudah dilimpahkan ke penyidik kepolisian setelah penegakan hukum terpadu (Gakumdu) Sultra melakukan klarifikasi kepada pihak yang terlibat.

“Sabtu telah kami limpahkan ke kepolisian setelah mengkaji adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu. Kita menduga ada pelanggaran pidana pemilu setelah melihat bukti-bukti dan pemeriksaan para saksi-saksi,” terang Hamiruddin di kantor Bawaslu Sultra, Senin (24/3/2014).

Menurut dia, pelimpahan perkara dugaan pelanggaran pidana tersebut setelah melalui gelar perkara di Gakumdu dengan didukung beberapa alat bukti.

“Dugaan pelanggaran pidana setelah kami melihat rekaman video pertemuan di aula kantor bupati. Nah, dalam pandangan kita sama juga dengan Gakumdu, lokasi pertemuan itu fasilitas pemerintah, ada keterlibatan PNS berdasarkan klarifikasi para saksi yang hadir dalam kegiatan itu,” bebernya.

Hamiruddin melanjutkan, penyidik kepolisian diberi waktu selama 14 hari untuk menangani kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu.

“Saya tidak bisa memastikan apakah kasus ini bisa ditindaklanjuti sampai ke proses pengadilan karena semuanya adalah kewenangan penyidik kepolisian. Namun, berdasarkan hasil kajian kami di Gakumdu, perkara ini cukup bukti untuk diproses ke polisi,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, 10 partai politik di Konawe Utara mengancam akan memboikot pemilu bila pengawas pemilu (Panwas) tidak memproses laporan dugaan politik uang dan pengerahan PNS oleh bupati dan pejabatnya.

Sebanyak 10 parpol tersebut membeberkan rekaman video amatir yang menunjukkan bupati dan para pejabatnya membagikan uang kepada masyarakat dan mengerahkan PNS untuk memilih caleg yang diusung Partai Demokrat Konawe Utara.