Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Tunanetra Akan Didampingi Saat Memilih Anggota DPR dan DPRD

Kompas.com - 24/02/2014, 17:07 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak menyediakan surat suara braille dalam pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemilih tunanetra akan didampingi saat memilih di tempat pemungutan suara.

"(Alat bantu braille) memang hanya untuk (surat suara) DPD. Nanti pas memilih anggota DPR dan DPRD, pemilih (tunanetra) itu akan didampingi oleh seorang yang akan membantunya," ujar Komisioner KPU, Arief Budiman, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2014).

Ia menuturkan, pemilih tersebut akan dibantu oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) atau oleh orang yang telah ditunjuknya sendiri. Yang pasti, katanya, pendamping tersebut harus menandatangani pernyataan. Menurutnya, pendamping tunanetra harus menjamin tidak akan memengaruhi pemilih tersebut.

"Yang kedua, dia tidak boleh memberitahukan kepada siapa pun soal pilihan pemilih itu. Ancamannya, pidana," ujarnya.

Arief mengatakan, KPU hanya menyediakan surat suara braille untuk pemilihan anggota DPD karena lebih mudah, dan ukurannya lebih memungkinkan. Jumlah calon anggota legislatif (caleg) DPD di setiap provinsi lebih sedikit dibandingkan jumlah caleg DPR.

"Paling banyak kan hanya 30 caleg DPD di satu provinsi, sedangkan kalau DPR bisa sampai 80-an caleg. Itu butuh ruang yang besar sekali," kata mantan anggota KPU Jawa Timur itu.

Ia mengklaim bahwa KPU sudah berkonsultasi soal alat bantu tunanetra itu dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca). "Mereka menyebutkan, cukup template surat suara DPD saja, dan cukup satu template saja," kata Arief.

Sebelumnya, KPU mengaku menggunakan anggaran Rp 3,7 miliar untuk pengadaan alat bantu tunanetra pada surat suara pemilihan anggota DPD. KPU menghemat anggaran sekitar Rp 1,6 miliar untuk pengadaan logistik itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com