"Untuk rehabilitasi kawasan bisa mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Tapi, dana sebanyak ini tidak akan ditanggung Pemprov sendirian," ujar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di Surabaya, Rabu (19/2/2014). Dia mengatakan dana itu juga bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan kabupaten kota terdampak letusan.
Menurut Saifullah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membentuk tim gabungan untuk memverifikasi rumah dan bangunan warga yang rusak. Data ini menjadi dasar penggantian kerusakan.
Saifullah memperkirakan ada tak kurang dari 20.000 rumah warga yang rusak akibat meletusnya Gunung Kelud pada Kamis (13/2/2014) malam. Perkiraan tersebut dibuat berdasarkan asumsi jumlah pengungsi di kisaran 80.000 orang. Bila satu keluarga rata-rata terdiri atas empat orang, sebut dia, maka ada sekitar 20.000 rumah yang harus diperbaiki.
"Tapi, tentunya ada rumah yang cuma rusak gentengnya, ada juga yang rusak berat. Ini yang masih dilakukan pendataan," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut. Saifullah mengaku telah menggelar rapat dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Antisipasi dari pengumuman status aktivitas kegunungapian Gunung Kelud oleh Gubernur Jawa Timur pada Kamis (20/2/2014), kata Saifullah, menjadi fokus rapat tersebut. "Kalaupun besok (Kamis, red) warga diperbolehkan pulang, bagaimana dengan rumahnya? Apakah bisa ditempati atau tidak? Ini yang juga harus menjadi perhatian," ujar dia. Menurut dia, rehabilitasi rumah dan sekolah menjadi prioritas, sebagai objek vital yang mendesak mendapat perbaikan.
Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim Achmad Iskandar mengapresiasi tim gabungan penanganan letusan Gunung Kelud, untuk penanganan sebelum sampai setelah letusan. "Setiap bencana, yang paling berbahaya justru ketika masa menunggu ketidakjelasan setelahnya. Mau pulang, rumah masih rusak. Kalau di pengungsian juga bosan dan anggarannya keluar terus," kata dia.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
