"Denda Warga Belanja di PKL, Ketidakmampuan Pemkot Bandung Tangani PKL"

"Pemkot tidak seharusnya melibatkan masyarakat dalam upaya penertiban PKL karena tugas penertiban PKL itu sepenuhnya tanggung jawab aparat dan pemerintah. Kenapa warga harus menanggung beban?" ujar anggota DPRD Kota Bandung, Nanang Sugiri, di Gedung DPRD, Senin (27/1/2014).

Menurut Nanang, Pemkot Bandung seharusnya mengevaluasi kinerja para stafnya karena ketidakmampuan menertibkan PKL ini. "Bukankah kalau tidak ada PKL yang jualan, masyarakat juga tidak akan ada yang belanja ke PKL?" ujar Nanang.

Nanang meminta Wali Kota Bandung memberi sanksi kepada aparat yang tidak mampu menertibkan PKL. "Seharusnya yang diberi sanksi itu aparat yang tak bisa tegas, bukan warga yang belanja," ujar Nanang.

Ditemui di Balaikota Bandung, kemarin, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, sanksi denda bagi para pembeli barang dagangan para PKL yang berjualan di zona terlarang ini tetap mulai diterapkan mulai Sabtu (1/2/2014). "Selama seminggu menjelang diberlakukannya denda maksimal Rp 1 juta, Pemkot akan terus menyosialisasikannya," ujar Wali Kota.

Ridwan mengatakan, pemberlakuan denda ini akan dimulai di empat titik lokasi zona merah, yaitu di Jalan Merdeka, Jalan Kepatihan, Jalan Dalem Kaum, dan sekitar Alun-alun. Sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Pasal 24 ayat 1 dan 2 Perda tersebut, kata Ridwan, menyatakan bahwa masyarakat dilarang membeli dari PKL yang berada di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempat. Jika hal itu dilanggar, akan dikenakan denda Rp 1 juta.

Pada hari pertama pemberlakuan aturan ini, kata Ridwan, para pembeli akan mendapat peringatan terlebih dahulu. Sanksi denda baru akan diterapkan pada hari-hari berikutnya. Ridwan mengatakan, Pemkot Bandung tak pernah melarang orang berjualan. Namun, berjualan itu ada aturannya, dan itu tak boleh dilanggar.

(TRIBUN JABAR/tsm/Dodi Esvandi)