Wali Kota Surabaya Temui Pimpinan KPK Bahas KBS

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (20/1/2014), untuk berkonsultasi mengenai pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Risma mengaku akan menyampaikan data-data kepada KPK terkait KBS.

"Kami sudah laporkan ke polisi sebenarnya, kasus kematian satwa itu. Tapi masih dalam penyelidikan. Yang paling penting, kami berikan data ke KPK untuk bisa dibantu. Di dalam KBS itu dulu kan (terdiri) dari beberapa kelompok karena di dalam tak solid. Kami khawatir kalau tidak dilakukan tindakan secepatnya," kata Risma di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin.

Risma mengaku ingin berkonsultasi dengan pimpinan KPK, khususnya mengenai boleh tidaknya terjadi pertukaran binatang. Selaku pengelola KBS yang baru, Pemkot Surabaya mengaku tidak setuju jika dilakukan pertukaran binatang dengan fasilitas yang sudah diadakan pemilik KBS sebelumnya.

Menurut Risma, pihaknya terus didesak untuk menyerahkan binatang di KBS. "Setelah ambil alih, di situ ada mobil Innova, bangunan, nah kemudian ada kerja sama, kami diminta menyerahkan binatang itu. Nah, direksi kami diminta menyerahkan. Saya bilang enggak bisa karena dalam perppu tidak ada pergantian binatang, maksudnya binatang tak bisa ditukar dengan Innova dan bangunan. Tapi kalau pertukaran (binatang) bisa, tapi harus ada izin presiden untuk binatang yang dilindungi," katanya.

Binatang-binatang di KBS, katanya, memiliki nilai. Tri mencontohkan Jalak Bali dan Komodo. "Jalak bali itu kecil sekitar Rp 50-100 juta, kalau 50 ekor berapa? Komodo 600-900 juta, ada dua hilang," tambahnya.

Seperti diberitakan, permasalahan di KBS belum juga selesai. Sejumlah satwanya mati secara tidak wajar. Terakhir, Micheal, Singa jantan asal Afrika berusia 1,5 tahun mati tergantung tali sling. Pengelolaan KBS lalu diambil alih Pemkot Surabaya yang diwakili Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS).

Semua permasalahan KBS, baik soal pemeliharaan, pertukaran, dan kesehatan hewan dilakukan PDTS. Sedangkan tim pengelola sementara (TPS) KBS dan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam ( BKSDA) hanya memberikan konsultasi.