Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Santri di Malang Deklarasi Gerakan Antigolput

Kompas.com - 17/01/2014, 14:30 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis


MALANG, KOMPAS.com - Jelang pemilihan umum (Pemilu), 9 April 2014 mendatang, puluhan perwakilan santri dari berbagai pondok pesantren di Malang, Jawa Timur, mendeklarasikan gerakan santri antigolput. Santri diajak untuk kampanye antigolput dengan landasan memilih pemimpin adalah wajib.

Deklarasi digelar di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jumat (17/1/2014). Hadir dalam acara tersebut puluhan santri yang bersedia menjadi Laskar Santri Anti-Golput. Mereka yang akan melakukan blusukan ke seluruh pesantren di Malang, mengkampanyekan santri anti golput.

Sebelum deklarasi, digelar diskusi "Gurita Politik Jelang Pemilu 2014" yang dihadiri doktor komunikasi politik, Anang Sudjoko D.Comm, lulusan University of South Wales Australia.

Menurut Anang, kinerja dan kiprah negatif politisi saat ini, cukup berdampat pada gairah rakyat untuk tidak mencoblos saat Pemilu. "Karena politisi banyak tersangkut kasus korupsi dan setelah terpilih tak peduli rakyat. Akhirnya, rakyat kecewa dan malas mau datang ke TPS nantinya," katanya.

Anang berpendapat, pendeklarasian gerakan tersebut akan berdampak positif. "Seharusnya KPU tak hanya menyisir dan mengajak pemilih pemula. Tapi peran serta santri harus juga diperhatikan," katanya.

Sementara itu, Irfan Anshori, penggagas gerakan santri antigolput mengatakan, bahwa gerakan itu setelah melihat banyaknya santri yang tak ikut serta dalam Pemilu.

"Santri selama ini bukan golput. Tapi mereka tidak difasilitasi bagaimana bisa memilih. Selama ini, KPU juga tak menyediakan TPS di dalam pondok pesantren," katanya.

Yang selama ini ada di TPS tambah Irfan, hanya di rumah sakit, rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. "Padahal pesantren juga ada santri yang punya hak pilih. Makanya kita ingin menggerakkan santri tidak golput. Landasannya, pemilih pemimpin dalam agama itu wajib hukumnya," katanya.

Sementara menurut Tomi, santri yang menjadi Laskar Gerakan Santri Anti Golput mengatakan, bahwa dalam Islam memilih pemimpin itu hukumnya wajib. "Jika santri golput, maka hukumnya dalam Islam tidak boleh. Karena memilih pemimpin wajib," katanya.

Dari itu, santri dari beberapa pesantren di Malang menjadi pelopor santri anti golput. "Kita siap jadi laskar gerakan santri golput," kata Tomi, santri di Pondok Pesantren Al Hikmah Lil Muttaqin, Bululawang, Kabupaten Malang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com