Imparsial: Jauh dari Pembangunan Picu Kriminalitas di Puncak Jaya

Menurut Poengky, aksi kekerasan yang yang terus meningkat di Kabupaten Puncak Jaya sudah mencapai level mengkhawatirkan karena kelompok bersenjata menyerang siapa saja, baik aparat ataupun warga sipil.

Kabupaten Puncak Jaya yang jauh dari jangkauan Pemerintah membuat kesejahteraan masyarakat setempat sangat minim. Berdasarkan indeks pembangunan manusia, Puncak Jaya menempati urutan ke-8 di Provinsi Papua, padahal Papua sendiri berada pada urutan 33 dari 33 Provinsi di Indonesia.

Sarana dan prasarana pendidikan juga sangat minim, sehingga banyak anak-anak di Puncak Jaya yang tidak bisa menikmati wajib belajar 9 tahun. Selain adanya pengabaian terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan juga sangat menyedihkan. Berdasarkan laporan 2010, jumlah tenaga medis hanya 209 orang, yang harus melayani 180.749 penduduk. Dengan kata lain 1 orang tenaga medis harus melayani 865 orang.

Rendahnya kesejahteraan masyarakat, minimnya pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta minimnya peluang serta lapangan kerja bagi masyarakat di Puncak Jaya menumbuhkan ketertarikan masyarakat untuk bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata.

“Memang ada dugaan bahwa kemungkinan besar jika mereka bergabung dengan kelompok tersebut tidak murni karena ideologis untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua, melainkan hanya karena tuntutan survival semata,” jelas Poengky yang dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2014).

Poengky mengingatkan walau awalnya hanya karena desakan ekonomi, tapi gerusan alam lama-kelamaan akan membuat mereka tertempa secara ideologis. Apalagi jika mereka menyaksikan dan mengalami sendiri perlakuan kekerasan dari aparat keamanan serta ketidakadilan perampokan sumber daya alam oleh orang-orang di luar mereka.

Kondisi ini membuat orang tua merelakan anak-anaknya ikut berjuang dan bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata. “Walau keterlibatan anak-anak dalam kelompok bersenjata, dilarang oleh hukum nasional dan internasional sebagai kejahatan dan tindakan terlarang,” jelas Poengky.

Menurut Poengky, hal itulah yang harus disadari Pemerintah untuk terus-menerus memberikan perhatian pada masyarakat di Puncak Jaya, antara lain mengirim tenaga pengajar dan medis sebanyak-banyaknya, serta membangun prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan.

“Pemerintah harus membimbing Pemerintah Daerah dan melakukan monitoring terhadap pembangunan di sana. Selain itu, Pemerintah harus segera menindak tegas korupsi, kolusi dan nepotisme di Puncak Jaya, serta menghukum aparat yang melakukan kekerasan,” tegas Poengky.

Sepanjang tahun 2013, tindak kriminal yang dilakukan kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya telah mengakibatkan jatuhnya belasan korban jiwa dari warga sipil dan aparat TNI-Polri.

Di awal tahun 2014, aksi kekerasan bersenjata kembali terulang di Kampung Wuyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. M. Halil warga Kompleks SMU Negeri Puncak Jaya, yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek ditemukan tewas setelah tertembak di mata kanan, Selasa (7/1/2014) lalu.