Razia SPBU, Sopir Truk Sandera 4 Mobil Tangki Modifikasi

Di SPBU tersebut, para sopir truk menemukan empat mobil tangki modifikasi yang tengah mengantre solar bersubsidi untuk dijual ke perusahaan tambang.

Sopir empat mobil tersebut langsung menyelamatkan diri guna menghindari amukan massa sopir. Ketua Persot Kendari, Alan menyatakan, mobil tangki modifikasi ini adalah salah satu penyebab antrean panjang solar di SPBU.

“Ini fakta yang kami temukan di lapangan, kalau selama ini ada penyimpangan atau penimbunan di SPBU. Solar yang dimuat empat mobil tangki modifikasi ini, selanjutnya dijual dengan harga bisnis, padahal solar jatah kami,” ungkap Alan di SPBU.

Meski sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang mengawal aksi unjuk rasa itu, namun para sopir bisa menyita empat mobil kemudian diarak menuju ke gedung DPRD Sulawesi Tenggara. Di DPRD Sultra, mereka nyaris membakar empat mobil tangki modifikasi, karena tak berhasil menemui satupun anggota dewan. Namun rencana tersebut dibatalkan para sopir setelah Wakil Ketua DPRD Sultra, Sabaruddin Labamba menemui para sopir. Para sopir langsung mengajak anggota dewan asal Partai Amanat Nasioanal (PAN) untuk mengikuti aksi mereka di Markas Kepolisian Daerah Sultra.

Sebelumnya diberitakan, puluhan sopir truk bersama mahasiswa mendatangi depot Pertamina. Mereka memprotes maraknya antrean truk solar subsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kendari. Padahal, Pertamina Kendari tidak pernah mengurangi kuota solar tersebut.

Ketua Persot Kendari, Alan menyatakan, pihaknya sering merugi akibat antrean panjang kendaraan selama pengisian solar di setiap SPBU. "Jangan sampai antrean solar akibat adanya indikasi penimbunan solar bersubsidi yang dilakukan oleh berbagai oknum mafia solar bersubsidi. Ini terjadi karena ada dugaan permainan dari berbagai pihak, terutama SPBU," teriak Alan di depan Depot Pertamina Kendari.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pertamina dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar mencabut izin SPBU nakal yang diduga melakukan penyelewengan dalam distribusi solar bersubsidi.